PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Sorotan tajam dialamatkan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait penanganan Ibu Faedah, seorang perempuan sebatang kara yang hidup memprihatinkan di Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo Kota Makassar.
Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan secara terbuka mematahkan klaim sepihak birokrasi yang berlindung di balik pembelaan pemberian bantuan sosial (Bansos) semata.
Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, S.H., M.H., menegaskan bahwa klaim aparat kelurahan yang menyatakan telah menyalurkan bantuan kontrol harian hingga memasukkan Ibu Faedah ke dalam Program Keluarga Harapan (PKH) adalah bentuk pemahaman keliru yang mencerminkan “buta hukum” terhadap amanat konstitusi negara.
Menurutnya, penanganan urusan sosial oleh pemerintah daerah tidak boleh hanya terjebak pada formalitas administratif pemenuhan bansos insidental.
“Kita mengapresiasi jika memang ada bansos atau PKH yang disalurkan. Namun, secara hukum konstitusi, negara tidak boleh berhenti di situ. Mandat Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 itu jelas: fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara,” tegas Farid Mamma, Jumat (25/09/2026).
Kata “dipelihara,” lanjut Farid, memiliki kekuatan hukum imperatif yang mengharuskan pemenuhan hidup layak secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Menelantarkan Ibu Faedah di bangunan yang tidak layak dan rawan ambruk, jelas melanggar Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 mengenai hak warga negara untuk bertempat tinggal serta mendapatkan lingkungan hidup yang aman dan sehat.
PUKAT Sulsel menilai, Pemkot Makassar mengabaikan aspek tindakan hukum konkret berupa evakuasi dan pemulihan kesehatan total sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
“Pemerintah kota tidak bisa berdalih sudah gugur kewajibannya hanya karena sudah memberikan beras atau uang tunai bersyarat. Ketika ada warga negara terlantar dalam kondisi sakit-sakitan, kewajiban hukum pemerintah adalah melakukan evakuasi segera ke fasilitas sosial (panti sosial) milik pemerintah agar keselamatannya terjamin, serta menjamin pelayanan medisnya secara total sampai sembuh,” cetus Farid.
Fakta bahwa penanganan Ibu Faedah ke rumah sakit sebelumnya justru digerakkan oleh inisiatif dan sumbangan masyarakat membuktikan bahwa sistem jaminan kesehatan dan perlindungan sosial di Kota Makassar belum hadir sepenuhnya untuk masyarakat paling rentan.
Secara hukum administrasi negara, kelalaian (omission) dalam menyelamatkan nyawa warga negara yang terlantar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad).
PUKAT Sulsel mendesak Wali Kota Makassar untuk segera turun tangan memimpin koordinasi lintas sektoral antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan agar melakukan tindakan fisik yang nyata.
“Jangan tunggu jatuh korban atau terjadi kebakaran baru pemerintah sibuk saling lempar tanggung jawab. Konstitusi kita tidak memerintahkan pemerintah sekadar membagikan sembako lalu membiarkan warga sakit sendirian. Konstitusi memerintahkan evakuasi, amankan tempat tinggalnya, dan rawat kesehatannya sampai sembuh,” pungkas Farid Mamma. (*)
