PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Dugaan tindak pidana kekerasan seksual keji kembali mengguncang Kota Makassar. Seorang perempuan penyandang disabilitas berusia 26 tahun menjadi korban pemerkosaan yang diduga dilakukan oleh seorang pria lansia berinisial AS (60).
Ironisnya, terduga pelaku merupakan sosok yang selama ini sudah dianggap seperti orang tua sendiri oleh keluarga korban.
Menurut Ibu korban, peristiwa memilukan ini terjadi di kawasan Jalan Ratulangi, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Minggu (04/10/2026) lalu.
Kejadian ini terbongkar setelah pihak keluarga menaruh curiga dengan gerak-gerik pelaku yang berada di bagian belakang rumah.
Setelah mengetahui aksi bejat tersebut, pihak keluarga langsung menghubungi aparat kepolisian. Saat ini, pelaku telah diamankan oleh Polrestabes Makassar untuk menjalani proses hukum.
Sambil menahan tangis, ibu korban menuntut keadilan penuh agar pelaku dijatuhi hukuman seberat-beratnya tanpa ada celah keringanan.
“Saya mau adil, seberat-beratnya. Anak ini anak disabilitas. Dia tahu, seharusnya dia menjaga anak ini. Kami sudah menganggap dia seperti orang tua,” ujar ibu korban dengan nada bergetar, kepada media Pedoman Timur, Rabu (07/10/2026).
Desak Polisi Gunakan UU TPKS dan Sistem Hukum Terbaru
Kasus ini memicu desakan publik agar penyidik Polrestabes Makassar bertindak profesional, transparan, dan tidak berkompromi.
Mengingat korban adalah kelompok rentan (penyandang disabilitas) dan pelaku memiliki hubungan kedekatan, aparat penegak hukum didesak untuk menerapkan kombinasi pasal berlapis dan pemberatan hukuman berdasarkan undang-undang yang berlaku:
1. Pemberatan Hukuman 1/3 Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)
Sesuai Pasal 15 ayat (1) huruf h dan i UU TPKS, pidana akan ditambah sepertiga (1/3) jika tindak pidana kekerasan seksual dilakukan terhadap penyandang disabilitas atau dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh, atau wali.
2. Jeratan Pidana Perkosaan dalam KUHP Terbaru (UU No. 1 Tahun 2023)
Penyidik dapat menjerat pelaku dengan pasal perkosaan dalam kitab undang-undang hukum pidana yang mengatur ancaman pidana penjara maksimal hingga 12 tahun. Jika diakumulasikan dengan pemberatan UU TPKS, pelaku terancam hukuman hingga 16 tahun penjara.
3. Mandat Perlindungan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Undang-undang ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak perlindungan hukum mutlak dan hak untuk bebas dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.
Pihak kepolisian wajib memperlakukan korban dengan sensitivitas tinggi tanpa adanya tekanan psikologis selama proses penyidikan.
Keluarga korban dan pendamping hukum kini mengawal ketat kasus ini, mendesak agar polisi tidak hanya fokus pada penahanan pelaku, tetapi juga memastikan korban mendapatkan hak pemulihan trauma (trauma healing) serta perlindungan saksi yang maksimal sepanjang proses peradilan bergulir. (Tim)
