PEDOMAN TIMUR, JENEPONTO – Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) asal Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Salmawati (41), mengaku menjadi korban dugaan penipuan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berinisial HHB.
Uang tabungan sebesar Rp50 juta yang dipinjam oleh oknum tersebut sejak akhir tahun 2022 lalu hingga kini belum juga dikembalikan.
HHB, yang diketahui bertugas sebagai salah satu Tim Audit di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan, diduga memanfaatkan statusnya sebagai abdi negara dan iming-iming kerja sama proyek untuk meyakinkan korban.
Kronologi Kejadian
Peristiwa ini bermula pada akhir November 2022. Saat itu, HHB mendesak Salmawati agar meminjamkan uang senilai Rp50 juta dengan perjanjian akan dikembalikan utuh dalam waktu satu minggu.
Karena percaya dengan latar belakang pekerjaan pelaku dan adanya rencana kerja sama proyek pembangunan Revitalisasi Birtaria Kassi melalui PT Bara Indo Abadi, suami korban akhirnya menyetujui pinjaman tersebut.
Uang kemudian ditransfer melalui Agen BRIlink ke rekening orang tua HHB pada tanggal 27 November 2022.
Namun, setelah uang dikirim, HHB diduga terus menghindar dan mengulur waktu setiap kali ditagih oleh korban.
Korban Hanya Diberi Janji Palsu
Hingga memasuki akhir tahun 2026, perkara utang-piutang ini telah berlarut-larut selama kurang lebih empat tahun. Salmawati mengungkapkan bahwa HHB hanya terus memberikan janji-janji manis tanpa ada realisasi pengembalian modal.
“Melalui pesan WhatsApp, dia selalu berjanji dengan kata-kata manis. Katanya minggu depan, awal bulan, akhir bulan, hingga awal tahun serta akhir tahun. Namun sampai sekarang tidak kunjung dia buktikan, hanya tinggal janji dan omong kosong semata,” ujar Salmawati kepada media, Rabu (30/9/2026).
Akibat kejadian ini, korban mengaku mengalami kerugian materil yang signifikan serta beban psikologis akibat ketidakpastian status uang miliknya.
Diduga Terlibat Kasus Serupa di Palopo
Berdasarkan penelusuran informasi, HHB yang juga diketahui menjabat sebagai Manajer Developer Perumahan Pesona Benteng Sejahtera (PBS) Palopo, diduga terlibat dalam kasus serupa. Yang bersangkutan dikabarkan telah dilaporkan oleh calon pengguna (user) perumahan ke pihak Polres Palopo pada 29 Desember 2025 lalu atas dugaan penipuan.
Tindakan HHB ini dinilai telah mencoreng citra dan nama baik instansi pemerintahan tempatnya bernaung sebagai ASN.
Hingga berita ini diturunkan, HHB yang coba dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp tidak memberikan respons sama sekali.
Begitu pula dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan yang belum berhasil dimintai tanggapan resmi mengenai dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan staf bawahannya tersebut. (Tim)
