PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Babak baru prahara hukum Ishak Hamzah kembali bergulir setelah tim kuasa hukumnya di dampingi Tim Media Nasional Lintas Mata Nusantara (LMN) News Group menyerahkan ‘Kartu AS’ alias bukti rekaman percakapan suara krusial ke Pengadilan Tinggi Makassar, jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (02/11/2026).
Penyerahan novum (bukti baru) dalam bentuk flashdisk ini bakal menjadi senjata mematikan untuk membongkar dugaan konspirasi jahat mafia peradilan di balik lahirnya Putusan Praperadilan (Prapid) Nomor 41 yang selama ini mencekik nasib Ishak Hamzah yang nota bene seorang rakyat kecil.
Tidak ingin berbasa-basi, tim kuasa hukum yang juga Sekjen DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI), A. Agung Salim, S.H., menegaskan jika dalam waktu tiga hari ke depan tembok Pengadilan Tinggi Makassar dan Polda Sulsel tetap membisu tanpa ada tindakan nyata terhadap oknum hakim dan polisi yang terlibat, maka gelombang massa dipastikan akan turun ke jalan untuk menjemput paksa keadilan yang selama ini disembunyikan.
“Jika dalam satu sampai tiga hari tidak ada tanggapan, kami akan mengerahkan aksi besar-besaran di Pengadilan Tinggi dan Polda Sulsel sebagai bentuk tuntutan agar persoalan ini diungkap secara terang,” ujar A. Agung Salim.
Lanjut A. Agung mengungkapkan, dalam bukti rekaman percakapan suara tersebut, terungkap indikasi aliran dana haram senilai Rp250 juta yang menyeret nama Hakim Tunggal berinisial SBI. Uang pelicin tersebut diduga diberikan oleh seseorang berinisial RM atas perintah H. SHR disebut sebagai aktor intelektual.
Lebih mirisnya lagi kata A. Agung kasus dugaan suap ini tidak hanya di lingkungan pengadilan, konspirasi jahat ini diduga kuat melibatkan oknum penyidik Polrestabes Makassar berinisial AKP RVI yang berperan penting dalam memaksakan kasus yang sudah mati (SP3) untuk hidup kembali.
A. Agung Salim S.H., yang juga aktivis hukum ini menegaskan, kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Makassar secara resmi melayangkan surat terbuka yang memuat 5 tuntutan mutlak kepada Pengadilan Tinggi Makassar yaitu:
1. Membentuk tim investigasi khusus untuk memeriksa menyeluruh oknum Hakim berinisial SBI dan oknum Panitera Pengadilan Negeri Makassar yang diduga ikut menerima aliran dana.
2. Berkoordinasi dengan Bid Propam Polda Sulsel guna mengusut tuntas keterlibatan oknum Polrestabes Makassar terkait penyerahan uang Rp250 juta.
3. Menuntut sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) secara tidak hormat kepada oknum yang terbukti bersalah.
4. Menonaktifkan hakim yang bersangkutan selama seluruh proses perkara dan investigasi ini berjalan.
5. Melakukan eksaminasi total terhadap lahirnya Putusan Praperadilan Nomor 41 yang dinilai cacat hukum.
A. Agung juga membeberkan bahwa Hakim SBI saat ini telah dinonaktifkan atau “dirumahkan” sementara waktu oleh pihak pengadilan, namun untuk penanganan perkara lain.
Kendati demikian, kuasa hukum pelapor mendesak agar tindakan tegas segera diambil khusus untuk kasus Ishak Hamzah ini.
“Kami menantang Bapak Kapolda dan Kapolri untuk jangan abai. Oknum-oknum yang merusak tatanan hukum dan mencederai marwah institusi ini harus ditindak tegas, diperiksa, di-PTDH-kan, dan dipenjarakan! Kebenaran itu pasti akan kembali kepada hakikatnya sendiri,” tegas A. Agung Salim, S.H., selaku Sekjen Lembaga Poros Rakyat Indonesia dengan nada tinggi di hadapan awak media.
Untuk diketahui, kasus yang menimpa rakyat kecil Ishak Hamzah warga Makassar ini mendadak viral dan menghebohkan jagat hukum karena menyingkap tabir kelam di balik lahirnya dua putusan praperadilan yang saling bertolak belakang dalam satu perkara yang sama.
Prahara hukum ini bermula ketika Ishak Hamzah, seorang warga biasa yang sempat ditahan oleh penyidik Polrestabes Makassar, memenangkan gugatan praperadilan melalui Putusan Nomor 29.
Hakim saat itu dengan tegas menyatakan status tersangkanya tidak sah dan gugur demi hukum. Namun, kebahagiaan itu seketika sirna dan berubah menjadi pilu saat pengadilan tiba-tiba mengeluarkan putusan baru yang membatalkan kemenangan mutlaknya tersebut.
Walau demikian perlawanan Ishak Hamzah terus dilakukan. Dengan diserahkannya ‘Kartu AS’ bukti pamungkas yang kini sudah berpindah tangan dan dikuasai oleh pihak berwenang, publik Makassar kini mengarahkan seluruh perhatiannya ke dua titik yaitu Pengadilan Tinggi Makassar dan Polda Sulsel.
Pertanyaan besar yang kini bergema di masyarakat adalah: apakah Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Makassar dan Sang Jenderal Kapolda Sulsel memiliki keberanian serta nyali untuk membongkar borok di dalam tubuh institusi mereka sendiri, ataukah hukum akan kembali tersudut di hadapan kekuatan mafia peradilan? Bola panas kini sepenuhnya ada di tangan mereka. Kita tunggu saja! (Tim Redaksi)
