PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Penanganan terhadap Ibu Faedah, seorang warga Kota Makassar yang membutuhkan uluran tangan medis dan sosial darurat pemerintah, memicu polemik hukum dan kemanusiaan mendalam.
Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan melayangkan kritik keras terhadap sikap Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar yang dinilai terlalu kaku berlindung di balik pembagian urusan administratif karena terjebak ego sektoral birokrasi.
Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, S.H., M.H., menegaskan bahwa perdebatan mengenai batas kewenangan antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi tidak boleh mengorbankan keselamatan warga negara.
Menurutnya, birokrasi tidak boleh menjadi tembok penghalang bagi hak sosiomedis masyarakat.
Farid menjelaskan, sekat antara pemerintah kota dan provinsi adalah batasan administrasi, bukan batasan kemanusiaan.
“Sikap Dinsos yang membiarkan Ibu Faedah menunggu alih-alih langsung mengontak atau mendampingi kasus ini ke tingkat Pemprov menunjukkan keengganan untuk mengambil beban kerja ekstra. Sifat “saling menunggu” ini adalah ciri utama birokrasi yang ogah-ogahan”, ucap Farid, Kamis (24/09/2026).
“Kami tidak mempermasalahkan pembagian kewenangan. Yang kami pertanyakan adalah tindakan nyata di lapangan. Jangan sampai masyarakat hanya disuguhkan jawaban normatif sudah sesuai tupoksi, sementara persoalan pokoknya jalan di tempat,” imbuh Farid Mamma.
Benturan UU Pemda vs Konstitusi Kemanusiaan
Persoalan ini berakar dari pernyataan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Mukti, yang menyebut pihaknya telah bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta menggarisbawahi adanya batasan kewenangan antara tingkat kota dan provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Namun, PUKAT menilai cara pandang tersebut sangat sempit dan berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara.
PUKAT mengingatkan Dinsos Makassar bahwa dalam hierarki hukum Indonesia, jaminan kesejahteraan sosial diatur langsung oleh hukum tertinggi negara.
Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, secara eksplisit dinyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Mandat konstitusi ini mengikat seluruh instansi pemerintahan tanpa sekat wilayah administratif.
Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin memberikan kewajiban penuh kepada pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penanganan kemiskinan dan rehabilitasi dasar.
PUKAT Sulsel menekankan bahwa tidak ada satu pun pasal dalam regulasi tersebut yang membenarkan pembiaran terhadap warga yang telantar dengan dalih keterbatasan wewenang.
“Ketika instansi pemerintah dihadapkan pada masalah kedaruratan kemanusiaan, penggunaan sekat pembagian wewenang sebagai alasan utama justru menunjukkan sikap malas dan lepas tangan birokrasi melayani masyarakat,” ucapnya
Desak Penggunaan Azas Diskresi dan Fungsi Koordinasi
PUKAT menilai, jika terdapat area penanganan Ibu Faedah yang secara administratif menyeberang ke wewenang Pemerintah Provinsi, Dinsos Kota Makassar seharusnya proaktif menggunakan fungsi koordinasi horizontal, bukan justru bersikap pasif.
Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pejabat publik dibekali instrumen hukum berupa Azas Diskresi.
Instrumen ini memosisikan bahwa pejabat pemerintahan dapat mengambil keputusan atau tindakan guna mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama ketika peraturan perundang-undangan memberikan pilihan atau tidak mengatur secara spesifik, demi kepentingan umum dan kemanusiaan.
“Pemerintah sebenarnya dibekali Azas Diskresi melalui UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk mengambil tindakan darurat demi kepentingan umum. Ketika Dinsos memilih untuk kaku mengikuti sekat wewenang alih-alih menggunakan diskresi demi menyelamatkan nyawa, hal itu mempertegas bahwa instansi lebih memilih bermain aman di zona nyaman administratif daripada menyelamatkan warga negara,” jelas Advokat senior itu dengan nada tinggi.
“Kalau memang butuh andil provinsi, silakan pemerintah kota jemput bola, berkoordinasi, dan dorong agar pemprov mengambil tindakan. Ukuran akhirnya bukan sekadar datang, mendata, lalu pulang. Ukurannya adalah apakah Ibu Faedah benar-benar mendapatkan solusi yang berkelanjutan,” tambah Farid.
Hukum Tertinggi adalah Keselamatan Rakyat
Menutup kritiknya, PUKAT mengingatkan kembali asas hukum universal yang diakui dalam hukum tata negara Indonesia: Salus Populi Suprema Lex Esto, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
PUKAT menegaskan akan terus mengawal kasus Ibu Faedah dan meminta seluruh instansi sosial terkait untuk segera menanggalkan ego sektoral demi memberikan perlindungan hidup yang layak bagi warga negara.
“Konstitusi kita sudah menggarisbawahi dengan jelas bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara, dan asas hukum universal menegaskan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Jadi, setop berdebat soal sekat wilayah. Ini bukan lagi soal siapa yang paling berwenang antara kota atau provinsi, melainkan soal siapa yang punya hati untuk bergerak cepat,” pungkas Farid yang senang berkacamata itu. (*)
