PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan melayangkan kecaman keras terhadap Pemerintah Kota Makassar terkait pembiaran kasus kemanusiaan yang menimpa Ibu Faedah, seorang warga sebatang kara di Jalan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
PUKAT Sulsel menilai Pemkot Makassar telah melakukan pelanggaran konstitusi berat dan maladministrasi karena menelantarkan warganya yang sedang sekarat melawan penyakit kanker kista di sebuah gubuk yang tidak layak huni.
Direktur PUKAT Sulsel, Farid Mamma, S.H., M.H., yang turun langsung mengecek kondisi Ibu Faedah pada Senin (21/9/2026), menyatakan sangat geram melihat respons aparat setempat yang dinilai sekadar formalitas dan tidak menyentuh akar masalah.
“Jangan cuma omong kosong mengklaim Makassar kota sehat atau sejahtera. Ini buktinya ada masyarakat yang sangat miskin, menderita kanker, dan membutuhkan perhatian nyata. Kami tidak butuh retorika, kami ingin ada aksi dan reaksi konkret dari Wali Kota Makassar beserta jajarannya dalam waktu tiga hari!” tegas Farid Mamma dengan nada tinggi, Senin (21/09/2026).
Gugat Tanggung Jawab Hukum Wali Kota: Sembako Bukan Solusi Kanker
Farid Mamma yang juga seorang praktisi hukum senior menegaskan bahwa tindakan pemerintah setempat yang hanya memberikan bantuan sembako adalah bentuk penghinaan terhadap rasa keadilan dan hukum yang berlaku.
Menurutnya, urusan menyelamatkan nyawa warga negara yang sakit tidak bisa digantikan dengan beberapa liter beras.
“Ini bukan sekadar persoalan memberikan sembako. Ibu Faedah ini orang sakit parah, mengidap kanker kista, dan membutuhkan perawatan medis intensif di rumah sakit. Bagaimana orang mau sembuh kalau tempat tinggalnya saja roboh, atapnya bocor saat hujan, dan lingkungannya tidak sehat? Wali Kota, Camat, hingga Lurah tidak boleh tutup mata,” cecar Farid.
PUKAT Sulsel mengingatkan Wali Kota Makassar bahwa mengabaikan warga terlantar seperti Ibu Faedah adalah pelanggaran hukum yang nyata terhadap tiga instrumen undang-undang sekaligus:
1. Pasal 34 ayat (1) UUD 1945, yang secara imperatif memerintahkan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang mewajibkan pemerintah daerah memberikan perlindungan sosial dan pemenuhan hak dasar hidup bagi warga rentan.
3. UU No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang memberikan hak mutlak bagi warga miskin ekstrem untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan hunian yang layak dari negara.
Sorotan Pidana: Dari Maladministrasi hingga Sinyalemen Kelalaian Jabatan
Lebih jauh, PUKAT Sulsel menggarisbawahi bahwa jika mengacu pada asas-asas hukum pidana dan semangat hukum acara di Indonesia, pembiaran yang berlarut-larut terhadap orang yang sekarat berpotensi menyeret aparatur sipil ke ranah hukum yang lebih serius.
Meskipun secara formal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur koridor teknis penyidikan pidana, Farid Mamma mengingatkan bahwa hukum materiil Indonesia mengenal sanksi bagi siapa saja termasuk pejabat publik yang membiarkan seseorang berada dalam kondisi bahaya maut tanpa memberikan pertolongan.
Jika kelalaian birokrasi ini terus berlanjut hingga mengakibatkan kondisi Ibu Faedah kian memburuk atau berujung fatal, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk delik kelalaian atau pembiaran yang mencederai hukum administrasi maupun hukum pidana demi keadilan.
“Perlindungan terhadap warga rentan tidak boleh dievakuasi atau dibebankan sepenuhnya kepada pundak masyarakat atau tetangga sekitar seperti Ibu Yuni dan Ibu Wana. Negara digaji oleh uang rakyat untuk hadir di saat seperti ini,” tambahnya.
Beri Tenggat Waktu 3 Hari
Sebagai bentuk komitmen advokasi yang total, PUKAT Sulsel memberikan tenggat waktu yang sangat ketat bagi Wali Kota Makassar dan jajaran Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk segera mengevaluasi medis dan merelokasi Ibu Faedah ke tempat yang manusiawi.
“Dalam tempo sesingkat-singkatnya, dalam waktu tiga hari, kami dari PUKAT Sulsel akan datang kembali ke lokasi ini. Jika dalam tiga hari Pemkot Makassar masih bersikap pasif dan membiarkan Ibu Faedah menderita di rumah tidak layak ini, kami akan mengambil langkah hukum yang lebih tegas dan terukur untuk menuntut hak konstitusional warga negara,” pungkas Farid Mamma. (*)
