PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Proyek Revitalisasi SD Inpres Cilalang Tahun 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp1,16 miliar menjadi perhatian Dewan Pengurus Pusat Gerakan Aktivis Pemuda Indonesia (DPP GAPI).
DPP GAPI meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) menelaah proyek tersebut untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, kontrak, dan pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Ketua DPP GAPI, Risaldi Aditia, mengatakan permintaan tersebut disampaikan berdasarkan laporan masyarakat dan hasil penelusuran awal timnya di lapangan.
Menurut Risaldi, sejumlah item pekerjaan yang tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) perlu diverifikasi dengan kondisi fisik proyek.
“Yang kami minta bukan menghakimi siapa pun. Kami meminta agar dugaan yang kami temukan dan informasi yang berkembang ini diuji melalui mekanisme hukum,” kata Risaldi dalam keterangannya, Kamis (24/09/2026).
DPP GAPI mempertanyakan kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, material, harga satuan, progres pekerjaan, hingga kualitas hasil pekerjaan dengan dokumen proyek.
Selain persoalan pekerjaan fisik, DPP GAPI juga menyampaikan adanya informasi mengenai dugaan permintaan fee sebesar 27 persen dari nilai proyek.
Dengan nilai anggaran sekitar Rp1.160.068.688, angka tersebut jika dihitung secara matematis setara dengan sekitar Rp313 juta.
Namun, DPP GAPI menegaskan informasi mengenai dugaan fee tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti.
Karena itu, pihaknya meminta informasi tersebut ditelusuri melalui dokumen, klarifikasi pihak terkait, dan bukti lain yang sah.
Kejati Sulsel Tunggu Laporan
Kasi Intelijen Kejati Sulsel, Irwan S., mengatakan program revitalisasi SD Inpres Cilalang merupakan bagian dari program pemerintah.
Menurutnya, apabila terdapat dugaan pihak tertentu mengambil keuntungan melalui kesepakatan atau fee dalam proyek tersebut, Kejati Sulsel dapat melakukan penelaahan setelah memperoleh laporan dan dasar yang jelas.
“Program revitalisasi SD Inpres Cilalang merupakan salah satu program pemerintah. Namun dalam hal ini, apabila ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin mengambil keuntungan atau melakukan kesepakatan, dalam hal ini dugaan fee dalam proyek tersebut, kami dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan akan melakukan penelaahan terhadap dugaan tersebut,” ujar Irwan.
Ia juga meminta pihak atau lembaga yang memiliki informasi terkait segera menyampaikan laporan kepada Kejati Sulsel.
“Kami juga meminta kepada lembaga terkait untuk segera memberikan pelaporan kepada kami agar kami memiliki dasar. Kami akan segera menindaklanjuti bilamana laporan telah dimasukkan,” katanya.
Pernyataan tersebut menjadi dasar bagi DPP GAPI untuk menyatakan kesiapannya menyerahkan informasi dan bahan yang dimiliki kepada aparat penegak hukum.
Risaldi mengatakan pihaknya ingin memastikan setiap dugaan yang muncul dapat diuji berdasarkan bukti dan mekanisme hukum.
“Kalau memang tidak ada persoalan, silakan dibuktikan. Tetapi apabila ditemukan penyimpangan, tentu kami berharap diproses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
DPP GAPI meminta penelaahan mencakup RAB, kontrak, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, harga satuan, progres pekerjaan, realisasi fisik, kualitas material, mekanisme pengawasan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
Khusus informasi mengenai dugaan fee 27 persen, DPP GAPI meminta aparat melakukan verifikasi secara objektif untuk memastikan kebenarannya.
DPP GAPI menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong proses pemeriksaan dilakukan secara transparan, objektif, serta berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. (*)
