PEDOMAN TIMUR, GOWA,.SULSEL – Langkah tegas Polresta Gowa dalam memberantas aksi balapan liar di jalan raya kini memicu kepanikan luar biasa di kalangan orang tua.
Polisi menerapkan sanksi maksimal berupa denda Rp3 juta atau kurungan penjara hingga satu tahun bagi para pelaku.
Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan pasal pidana khusus yang mengatur sanksi bagi pelaku balapan liar di jalan raya.
Namun di sisi lain, ketegasan ini seketika berubah menjadi beban mental yang amat berat bagi para orang tua yang sedang terhimpit kesulitan ekonomi.
Di tengah situasi serba menjepit saat ini, nominal denda sebesar Rp3 juta dirasa sangat mencekik dan mustahil untuk dipenuhi dalam waktu cepat oleh masyarakat kecil.
Akibatnya, banyak ibu yang kini hanya bisa menangis meratapi kenakalan anaknya, sekaligus kebingungan memikirkan asap dapur mereka yang nyaris padam akibat cobaan finansial ini.
Salah satu orang tua yang kebingungan adalah Dg Inar. Ia mengaku syok berat dan langsung lemas saat mengetahui motor anaknya ditahan dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp3 juta melalui sistem transfer Briva.
Uang sebesar itu bagaikan tembok tinggi yang merenggut harapan mereka untuk bisa membawa pulang kembali kendaraan keluarga tersebut.
“Motor anak saya ditahan di Polres Gowa. Kalau harus bayar denda sampai Rp3 juta lewat Briva, jujur kami sangat kesulitan. Pendapatan sehari-hari saja pas-pasan, uang dari mana sebanyak itu? Saya sampai bingung, pusing, dan bolak-balik berpikir keras bagaimana cara menebusnya,” keluh Dg Inar dengan nada pasrah.
Ia mengakui anaknya memang bersalah karena salah pergaulan, namun hukuman finansial yang begitu besar terasa seperti pukulan bertubi-tubi bagi dapur mereka yang sudah susah untuk tetap berasap.
Banyak orang tua lain yang mengalami nasib serupa, terpuruk dalam ruang dilema antara menyesali kelakuan sang anak dan menghadapi kenyataan pahit tidak punya biaya untuk menebusnya.
Merespons jeritan para orang tua, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Macan Rakyat Indonesia (MRI) langsung angkat bicara dengan nada tajam.
Pihak LBH MRI menegaskan bahwa penegakan hukum memang wajib didukung demi efek jera, namun hal itu tidak boleh menutup mata publik terhadap transparansi keuangan.
“Kami mendukung ketegasan pihak kepolisian. Bukan hanya di Polresta Gowa, tapi di Makassar belum lama ini ratusan kendaraan ikut ditahan,” ujar Moko, perwakilan LBH MRI, Sabtu (10/10/2026).
Namun, Moko secara tajam mendesak Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Sulawesi Selatan untuk membuka data secara gamblang mengenai aliran dana denda tersebut.
“Kami berharap Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulsel menyampaikan ke publik ke mana tepatnya uang yang disetor melalui Briva tersebut disalurkan. Jika sudah ada keterbukaan, masyarakat awam akan sadar dan percaya bahwa uang yang disetor itu masuk ke kas yang benar,” pungkas Moko tegas.
LBH MRI juga mengingatkan Polresta Gowa agar tetap konsisten dan tidak tebang pilih dalam menjalankan aturan, terutama setelah sempat beredar isu miring mengenai adanya kendaraan yang dilepaskan sebelum memenuhi syarat kelayakan di lapangan.
Di mana diduga ada kendaraan bermotor yang ditahan akibat balap liar, namun diduga dilepaskan atau dikembalikan kepada pemiliknya sebelum kendaraan tersebut diperbaiki sesuai standar aturan lalu lintas.
Menanggapi keluhan warga dan desakan tersebut, Kasat Lantas Polresta Gowa AKP Hasan Fadhlyh menegaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan balap liar harus dijalankan secara konsisten tanpa tebang pilih.
Aturan represif ini diambil semata-mata demi memberikan efek jera, menjaga ketertiban umum, dan menyelamatkan nyawa para generasi muda agar tidak menjadi korban sia-sia di aspal jalanan.
Polisi pun mengimbau agar para orang tua bisa lebih ketat mengawasi anak-anak mereka di rumah. (*)
