PEDOMAN TIMUR, GOWA, SULSEL – Tensi tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum di Polresta Gowa kini mencapai titik didih. Tekanan publik di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, kian membesar dan siap memicu guncangan baru.
Kabar terbaru, gelombang massa demonstrans yang tergabung dalam Mahasiswa Penggiat Konstitusi Hukum (MPKH) bersiap turun kembali ke jalan menggelar aksi unjuk rasa yang dinamakan “Aksi Jilid II” secara besar-besaran pada Senin (26/10/2026).
Menurut Perwakilan MPKH dalam keterangannya kepada awak media, Aksi Jilid II kali ini massa tidak hanya menyasar Mapolresta Gowa, melainkan siap merangsek dan mengepung Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Mapolda Sulsel).
Dikatakan, aksi jilid II ini dipicu oleh adanya indikasi perbedaan perlakuan hukum yang mencolok dalam penanganan perkara narkotika yang menyeret lima orang terduga pelaku.
Disebutkan, dari lima orang yang diamankan dalam satu rangkaian perkara yang sama, dua orang di antaranya berinisial D dan S dikabarkan telah menghirup udara bebas. Sementara itu, tiga orang lainnya yakni F, A, dan AN justru masih harus mendekam menjalani proses hukum lebih lanjut.
Bagi mahasiswa, perbedaan perlakuan hukum ini sangat tidak wajar. Desas-desus yang beredar kencang menyebut adanya transaksi uang haram di balik kebebasan misterius tersebut.
Mahasiswa menuntut agar praktek gelap ini harus dibongkar Propam Polda Sulsel secara terang benderang.
Dalam aksi jilid II nanti, MPKH menegaskan bahwa pergerakan mereka bukan sekadar cari panggung atau membuat konten sensasi di jalanan.
Mereka mengklaim telah mengantongi bukti autentik berupa rekaman suara yang diduga kuat berkaitan erat dengan polemik penanganan kasus tersebut untuk diserahkan langsung ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sulsel.
“Bukti-bukti itu akan kami serahkan ke Propam untuk ditelaah lebih lanjut, guna memastikan apakah ada pelanggaran prosedur atau kode etik dalam penanganan kasus ini,” ujar perwakilan MPKH dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Sabtu (24/10/2026).
Mahasiswa menegaskan bahwa langkah hukum ini merupakan bentuk kontrol sosial demi menjaga marwah institusi kepolisian tetap berjalan di atas koridor perundang-undangan. Keterbukaan informasi mengenai penanganan kasus narkotika ini dinilai sangat krusial demi memulihkan kepercayaan publik.
Mencermati instruksi tegas Kapolri Jenderal Suyudi Arie Seto, program 100 hari kerja berfokus pada pembersihan total jaringan narkotika dan judi online di seluruh wilayah Indonesia.
Kapolri menekankan penegakan hukum yang akuntabel dan transparan, tanpa kompromi terhadap aksi premanisme, pemerasan, hingga kejahatan jalanan. Instruksi ini menjadi komitmen korps Bhayangkara untuk memastikan supremasi hukum berjalan adil dan bersih dari segala bentuk penyimpangan.
Hingga naskah berita ini dirampungkan, konfirmasi resmi dan klarifikasi dari pihak berwenang di Polresta Gowa masih terus diupayakan guna memenuhi prinsip pemberitaan yang berimbang dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. (Tim Redaksi)
