PEDOMAN TIMUR, BULUKUMBA – Penanganan perkara dugaan tindak pidana penipuan pembelian kendaraan roda empat di lingkup Kepolisian Resor (Polres) Bulukumba menuai keluhan dari pihak pelapor.
Proses penyelidikan kasus yang merugikan korban hingga puluhan juta rupiah tersebut dinilai berjalan di tempat tanpa adanya kepastian hukum yang jelas.
Kasus ini menimpa Irwan (49), seorang warga Jalan Tanjung Bira, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Kekecewaannya didasari atas tidak adanya progres signifikan sejak laporan polisi resmi dibuat pada pertengahan Mei 2026 lalu.
Hal tersebut diungkapkan korban kepada awak media di kantor Media Nasional Lintas Mata Nusantara (LMN) News Group di Makassar, Rabu (30/09/2026).
Berdasarkan pengakuan korban, perkara ini secara resmi teregistrasi dengan nomor LP/B/230/V/2026/SPKT/Polres Bulukumba/Polda Sulawesi Selatan tertanggal 11 Mei 2026.
Penanganan kasus tersebut diserahkan ke Unit II Pidum Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Bulukumba.
Namun, sejak dokumen SP2HP Format A1 diterbitkan pada 18 Mei 2026, korban mengaku hanya menerima lembar pemberitahuan awal tersebut tanpa pernah mendapatkan dokumen perkembangan penyelidikan lebih lanjut.
Korban menjelaskan kronologi perkara hukum ini bermula saat korban membeli satu unit mobil Toyota Avanza tahun 2018 bernomor polisi DD 1288 YA dengan nilai transaksi mencapai Rp45 juta di wilayah Bulukumba dari seseorang berinisial ILH
Korban menjelaskan, saat transaksi berlangsung, kendaraan tersebut diinformasikan terlapor hanya dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), sementara Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diklaim hilang oleh pihak penjual.
“Terlapor mengaku mobil keluarganya dan butuh uang dan ia ingin menjual mobil itu untuk kebutuhan berobat istrinya, karena sudah larut malam saat itu ia berjanji menyerahkan KTP dan dokumen lainnya karena dia lupa di rumahnya,” ujar Korban.
Irwan juga mengaku mendapat penjelasan dari terlapor bahwa kendaraan tersebut aman untuk digunakan.
Namun, hanya berselang satu minggu setelah kendaraan dibawa ke Makassar, Irwan mengaku di hadang oleh pihak eksternal rekanan leasing dan diarahkan kantor perusahaan pembiayaan Adira Finance.
Pihak leasing membeberkan bukti administrasi bahwa kendaraan tersebut berstatus menunggak pembayaran angsuran dan telah masuk dalam daftar pencarian selama kurang lebih tiga tahun.
Berdasarkan pengecekan data dari Adira Finance, nama yang tertera secara resmi pada STNK mobil tersebut adalah Muh. Fachrul Dzil Ikram.
Lantaran tidak memiliki dasar legalitas BPKB yang kuat untuk mempertahankan objek fidusia tersebut, Irwan akhirnya menyerahkan kendaraan kepada pihak pembiayaan di kawasan Jalan AP Pettarani, Makassar.
“Setelah saya pakai seminggu di Makassar, saya di hadang katanya mobil ini sudah lama dicari leasing dan diarahkan ke kantor Adira finance dipanakukang. Kemudian terjadi penarikan,” ujar Irwan.
“Saat di kantor Adira saya telepon hpnya (terlapor) agar datang menjelaskan status mobil tersebut, saat itu ia bilang sementara dijalan nanti ia hubungi kembali, lama berselang saya telpon kembali ternyata nomor saya sudah di blokir,” imbuhnya.
Merasa menjadi korban penipuan dokumen dan status kendaraan, Irwan langsung menempuh jalur hukum ke Polres Bulukumba dengan menyertakan seluruh alat bukti transaksi perbankan, aliran dana rekening, serta identitas saksi-saksi terkait.
“Semua data yang diminta sudah saya serahkan, termasuk pemilik ruko dan pemilik rekening yang digunakan dalam pembayaran bukti-bukti transaksi di Bulukumba, bukti rekening juga ada dan sudah saya kasih,” katanya.
Sorotan Pelanggaran Prosedur Penyidik
Hingga memasuki akhir September 2026, laporan tersebut dinilai mandek tanpa kejelasan status hukum. Pihak pelapor menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran prosedur SOP dan kode etik yang dilakukan oleh tim penyidik, antara lain:
1. Undue Delay (Penundaan Berlarut): Mendiamkan perkara selama hampir lima bulan tanpa kepastian peningkatan status ke tahap penyidikan atau penghentian, melanggar asas kepastian hukum dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Pengabaian Hak Transparansi Pelapor: Pihak pelapor sejauh ini hanya menerima dokumen SP2HP A1 saja, tanpa ada transparansi atau dokumen pemberitahuan kelanjutan dari penyidik yang melanggar kewajiban pemberian update informasi berkala kepada korban.
3. Pelanggaran Kode Etik Pelayanan: Sikap penyidik yang dinilai memutus komunikasi dan mengabaikan konfirmasi pelapor bertentangan dengan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri terkait etika pelayanan publik.
“Saya sangat kecewa karena seluruh data dan alat bukti yang diminta sudah diserahkan sejak awal. Sebagai pelapor, saya hanya menuntut hak atas kepastian hukum. Saya berharap ada iktikad baik dari Polres Bulukumba untuk menyelesaikan kasus ini,” ujar Irwan kepada awak media.
Irwan menegaskan, apabila dalam waktu dekat pihak Sat Reskrim Polres Bulukumba tidak memberikan kejelasan tertulis, dirinya secara resmi akan melayangkan Pengaduan Masyarakat (Dumas) serta melaporkan kinerja penyidik ke Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) serta Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulawesi Selatan.
“Harapan saya kasus ini bisa cepat diselesaikan. Dari awal saya sudah meminta bantuan Polres Bulukumba untuk membantu penyelesaian ini, kalau tidak ditindaklanjuti, kemungkinan saya akan melapor ke Polda,” tegasnya.
Sementara itu saat dikonfirmasi, Penyidik Polres Bulukumba, Hasan, yang kini menangani perkara tersebut, mengaku bahwa, penyidik dan kanit yang sebelumnya menangani perkara tersebut telah pindah tugas.
Hasan kemudian menyarankan agar pelapor datang kembali ke Polres Bulukumba untuk bertemu dengan Kanit baru guna membahas perkembangan laporan tersebut.
“Penyidik yang lama kebetulan sudah pindah. Bagus kalau Pak Irwan datang ke sini dulu, ketemu sama Pak Kanit,” ujar Hasan saat dikonfirmasi, Rabu (30/09/2026).
Media Nasional lintas Mata Nusantara (LMN) News Group berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya penanganan perkara ini hingga tuntas.
Sebagai pilar transparansi dan pemenuhan hak informasi publik, LMN News Group akan terus memantau setiap tahapan penyelidikan di Polres Bulukumba, termasuk rencana pelaporan resmi korban ke Bid Propam dan Itwasda Polda Sulawesi Selatan guna memastikan terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan, akuntabel, dan bebas dari penundaan berlarut (undue delay). (Tim)
