PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Di tengah harapan agar anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak, orang tua siswa SDN Mangkura 1, Makassar, justru dihadapkan pada informasi mengenai dugaan pembebanan biaya pemasangan meteran listrik dan iuran bulanan.
Persoalan ini menuai sorotan Gerakan Mahasiswa Masyarakat Pemerhati Hukum (GMMPH), yang meminta Dinas Pendidikan Kota Makassar turun tangan untuk memastikan tidak ada kebijakan yang memberatkan keluarga peserta didik.
Ketua GMMPH, Ishadul, S.H., menilai persoalan kelistrikan di sekolah negeri seharusnya diselesaikan melalui pemeriksaan teknis, koordinasi dengan instansi terkait, dan mekanisme penganggaran yang sah.
Menurutnya, orang tua menyekolahkan anak agar memperoleh pelayanan pendidikan yang layak, bukan terus dihadapkan pada pembiayaan yang belum jelas dasar dan pertanggungjawabannya.
“Kalau pihak sekolah tidak mampu menyelesaikan persoalan teknis dan anggaran melalui prosedur yang semestinya, jangan kemudian menjadikan orang tua siswa sebagai jalan pintas untuk menutup kebutuhan pembiayaan. Sekolah negeri memiliki jalur administrasi, mekanisme penganggaran, dan instansi pemerintah yang bertanggung jawab,” tegas Ishadul.
Sorotan GMMPH bermula dari informasi mengenai rapat SDN Mangkura 1 pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam rapat tersebut, menurut informasi yang dihimpun organisasi itu, dibahas persoalan listrik yang disebut kerap mengalami trip atau terputus karena penggunaan daya yang diduga melampaui kapasitas MCB.
Dari pembahasan itu, muncul rencana pemasangan kWh meter di setiap kelas untuk penggunaan pendingin ruangan atau AC.
Namun, rencana tersebut dipersoalkan lantaran biaya pemasangannya disebut akan dibebankan kepada orang tua siswa.
GMMPH juga mengaku menerima informasi mengenai dugaan biaya pemasangan awal sebesar Rp50.000 per siswa, iuran bulanan untuk pembayaran listrik, serta dana paguyuban yang nilainya bervariasi di setiap kelas.
Informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak sekolah, komite, dan orang tua siswa.
Kejelasan mengenai siapa yang menetapkan biaya, bagaimana mekanisme penghimpunannya, serta siapa yang bertanggung jawab mengelola dana menjadi hal penting untuk memastikan tidak ada keluarga yang merasa terpaksa membayar demi kenyamanan belajar anaknya.
Jangan Sampai Anak Menanggung Beban Persoalan Anggaran
Bagi GMMPH, persoalan ini bukan sekadar urusan meteran atau tagihan listrik. Lebih dari itu, yang dipertanyakan adalah bagaimana kebutuhan fasilitas pendidikan diputuskan dan siapa yang akhirnya harus menanggung biayanya.
Ishadul mengingatkan, apabila sekolah menghadapi kekurangan anggaran, kebutuhan tersebut semestinya disampaikan kepada Dinas Pendidikan melalui mekanisme resmi. Sekolah juga perlu menyusun kajian teknis dan estimasi biaya agar kebutuhan peningkatan kapasitas listrik dapat ditelaah sesuai kewenangan dan aturan penganggaran yang berlaku.
“Yang kami persoalkan adalah cara menyelesaikan masalah. Kalau ada persoalan teknis, periksa secara teknis. Kalau ada kekurangan anggaran, ajukan melalui jalur administrasi dan penganggaran yang sah. Koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, susun kebutuhan yang terukur, dan dorong pembiayaan melalui mekanisme pemerintah daerah,” ujarnya.
GMMPH turut menyoroti kemungkinan keterlibatan komite sekolah dalam pembahasan pembiayaan tersebut. Menurut Ishadul, komite seharusnya menjadi mitra sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, bukan menjadi tameng bagi kebijakan yang belum jelas dasar hukum dan mekanismenya.
Ia menegaskan, keputusan yang dibicarakan dalam rapat tidak otomatis membenarkan penarikan uang apabila pelaksanaannya bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
GMMPH merujuk Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, yang mengatur penggalangan dana dalam bentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan, serta melarang komite sekolah melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya.
Karena itu, GMMPH meminta Dinas Pendidikan memeriksa apakah kontribusi yang dibicarakan benar-benar sukarela atau dalam praktiknya menjadi kewajiban yang membebani orang tua.
Fasilitas AC Jangan Menjadi Tekanan bagi Orang Tua
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah GMMPH menerima informasi mengenai kemungkinan pencabutan fasilitas AC di kelas apabila orang tua siswa tidak bersedia mengikuti skema pembiayaan tersebut.
Informasi ini juga perlu diklarifikasi oleh pihak sekolah, termasuk dasar kebijakan dan pertimbangan teknisnya.
GMMPH memahami bahwa penggunaan AC harus disesuaikan dengan kapasitas daya dan keselamatan instalasi listrik.
Namun, menurut organisasi itu, penyelesaian persoalan teknis harus dilakukan secara objektif dan tidak menempatkan orang tua dalam posisi sulit karena khawatir anak mereka kehilangan fasilitas belajar.
“Orang tua menyekolahkan anaknya agar mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak, bukan untuk terus-menerus dihadapkan pada pembebanan biaya yang tidak jelas dasar dan pertanggungjawabannya. Jika memang ada kebutuhan, jelaskan secara terbuka, tempuh prosedur yang sah, dan pertanggungjawabkan setiap keputusan,” tegas Ishadul.
GMMPH Pertanyakan Perbedaan dengan Sekolah Lain
GMMPH juga meminta Dinas Pendidikan membandingkan kondisi kelistrikan dan kebijakan pembiayaan di SDN Mangkura 1 dengan SDN Mangkura 2, SDN Mangkura 3, SDN Mangkura 4, dan SDN Mangkura 5 yang berada dalam kompleks sekolah tersebut.
Pemeriksaan itu dinilai penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kapasitas instalasi, kebutuhan daya, fasilitas AC, dan ketersediaan anggaran di masing-masing sekolah.
GMMPH menegaskan tidak serta-merta menyimpulkan bahwa seluruh sekolah tersebut memiliki kondisi teknis yang sama. Namun, perbandingan diperlukan agar kebijakan yang diterapkan memiliki dasar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Organisasi itu mendorong agar kebutuhan peningkatan kapasitas listrik, jika memang diperlukan, terlebih dahulu dikaji secara teknis. Selanjutnya, pihak sekolah dapat mengusulkan pembiayaan melalui Dinas Pendidikan dan mekanisme anggaran pemerintah daerah sesuai ketentuan.
“Jangan sampai ketika sekolah menghadapi persoalan anggaran, solusi yang paling cepat justru meminta orang tua membayar. Pemerintah punya mekanisme penganggaran, Dinas Pendidikan punya kewenangan pembinaan, dan DPRD memiliki fungsi anggaran. Semua jalur tersebut harus dioptimalkan,” katanya.
Kepala Sekolah Diminta Dievaluasi
Atas persoalan tersebut, GMMPH mendesak Pemerintah Kota Makassar dan Dinas Pendidikan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap rencana pemasangan kWh meter, dugaan biaya awal Rp50.000 per siswa, iuran listrik bulanan, serta dana paguyuban yang disebut bervariasi di setiap kelas.
GMMPH juga meminta penarikan biaya yang diduga bersifat wajib ditinjau dan dihentikan sementara hingga dasar hukum serta mekanisme pembiayaannya diperiksa oleh instansi berwenang.
Selain itu, organisasi tersebut mendesak evaluasi terhadap kepala SDN Mangkura 1 dan pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan dana.
Apabila pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran serius atau penyalahgunaan kewenangan, GMMPH meminta tindakan tegas, termasuk pencopotan kepala sekolah sesuai prosedur yang berlaku.
Ishadul menegaskan, tuntutan tersebut bukan didasarkan pada persoalan pribadi ataupun status kepala sekolah yang baru dilantik, melainkan pada perlunya pertanggungjawaban atas kebijakan yang dipersoalkan.
“Jangan sampai komite menjadi tameng, orang tua menjadi sumber pembiayaan yang dipaksakan, dan peserta didik menjadi pihak yang menanggung akibatnya. Tata kelola sekolah negeri harus tunduk pada aturan, bukan sebaliknya,” tutup Ishadul.
GMMPH menyatakan akan mendorong persoalan ini kepada Dinas Pendidikan Kota Makassar dan instansi pengawasan terkait apabila tidak ada klarifikasi serta langkah penyelesaian yang memadai.
Hingga berita ini disusun, dugaan pembebanan biaya meteran, iuran listrik bulanan, dan kemungkinan pencabutan fasilitas AC masih memerlukan konfirmasi langsung dari pihak sekolah dan komite sekolah.
Klarifikasi semua pihak diperlukan agar persoalan ini dapat diselesaikan secara adil, tanpa menimbulkan keresahan berkepanjangan bagi orang tua maupun peserta didik. (Tim Redaksi)
