PEDOMAN TIMUR, WAJO – Air mata dan harapan besar untuk menginjakkan kaki di Tanah Suci kini berubah menjadi perjuangan hukum yang memilukan. Impian suci Abd. Harinah bin Patu Dg. Palawa untuk menunaikan ibadah haji terancam kandas setelah dana ratusan juta rupiah miliknya diduga menguap tak berbekas. Tak tinggal diam, korban akhirnya resmi membawa kasus ini ke ranah hukum.
Hal tersebut diungkapkan Tim Kuasa hukum korban yang terdiri dari Elyas, S.H., dari Kantor Advokat/Legal Consultant, bersama Marlin, S.Sos., S.H., M.H., dalam keterangan tertulisnya kepada awak media Pedoman Timur, Kamis (22/10/2026).
Kasus yang menggegerkan publik ini kini tengah bergulir di Polda Sulawesi Selatan. Didampingi tim kuasa hukumnya, korban menuntut keadilan serta kejelasan atas nasib sisa dananya yang bernilai fantastis, yakni sekitar Rp473 juta dari total keseluruhan Rp553 juta yang telah disetorkan.
Kepercayaan yang Berujung Kekecewaan
Awalnya, perjalanan spiritual ini tampak meyakinkan. Berbekal kesuksesan pemberangkatan umrah sebelumnya, Harinah menaruh kepercayaan penuh pada tawaran program haji dan umrah selanjutnya. Kerja sama travel dengan Middle East Journey menjadi pemikat yang membuat korban mantap menyerahkan uangnya.
Namun, bak disambar petir di siang bolong, janji tinggal janji. Uang ratusan juta yang dikumpulkan dengan niat suci kini tak jelas rimbanya. Dokumen demi dokumen, termasuk kuitansi penerimaan uang, kini terpaksa berubah fungsi menjadi barang bukti laporan polisi di Ditreskrimum Polda Sulsel.
Menyeret Oknum Abdi Negara
Dramatika kasus ini kian memanas setelah tim kuasa hukum korban membeberkan pihak-pihak yang diduga terlibat. Nama Hj. Syamsuriati, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sehari-hari mengabdi sebagai bidan di Puskesmas Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, turut terseret dalam pusaran transaksi kelam ini.
Tak hanya itu, sorotan tajam juga mengarah pada PT Ta Nur Muthmainnah Tour. Meski mengantongi izin resmi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), travel ini dicurigai hendak memberangkatkan jamaah menggunakan visa kerja sebuah kejanggalan besar yang memicu tanda tanya mengenai legalitas keberangkatan korban.
Di sisi lain, Hj. Syamsuriati yang menjadi sorotan dalam kasus ini langsung menyuarakan pembelaannya.
Saat dikonfirmasi, sang bidan dengan tegas membantah seluruh tuduhan miring yang diarahkan kepadanya. Ia merasa ada kekeliruan informasi yang sengaja digulirkan oleh pihak pelapor.
“Apa yang disampaikan tidak semuanya benar, tidak ada penipuan. Kalau pun dilaporkan, kami akan ikuti prosesnya, karena kami yakin kami tidak melakukan perbuatan sebagaimana disampaikan oleh pelapor,” tegas Hj. Syamsuriati dengan nada optimis.
Ia juga enggan membeberkan masalah ini lebih jauh dan menyarankan publik untuk mencari informasi langsung ke kantor cabang travel yang berada di Makassar.
Kini, bola panas dugaan penggelapan dana haji ini sepenuhnya berada di tangan penyidik Polda Sulsel. Publik menanti, akankah hak korban dapat kembali, ataukah impian indah menuju Baitullah itu harus terkubur bersama ketidakpastian hukum? (Tim Redaksi)
