PEDOMAN TIMUR, GOWA, SULSEL –Langkah tegas Polresta Gowa dalam memberantas balapan liar di jalan raya kini menuai sorotan tajam.
Polisi menerapkan sanksi maksimal berupa denda Rp3 juta atau kurungan penjara hingga satu tahun bagi para pelanggar. Hal ini sesuai Pasal 297 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Namun, ketegasan ini seketika memicu kepanikan dan jeritan para orang tua yang kesulitan menebus motor anak mereka.
Salah satu orang tua yang kebingungan adalah Dg Inar. Ia mengaku syok saat mengetahui motor anaknya ditahan di kantor polisi dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp3 juta melalui sistem transfer Briva.
Sebagai warga awam, nominal tersebut dirasa sangat mencekik dan mustahil untuk dipenuhi dalam waktu cepat.
“Motor anak saya ditahan di Polres Gowa. Kalau harus bayar denda sampai Rp3 juta lewat Briva, jujur kami sangat kesulitan. Uang dari mana sebanyak itu? Saya sampai bingung dan bolak-balik berpikir keras bagaimana cara menebusnya,” keluh Dg Inar dengan nada pasrah.
Ia menambahkan bahwa seluruh kelengkapan surat kendaraan anaknya sebenarnya sudah lengkap.
Namun, pengenaan pasal balapan liar dengan denda jumbo tersebut menjadi beban hidup baru yang sangat berat bagi keluarganya.
Merespons jeritan warga, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Macan Rakyat Indonesia (MRI) ikut angkat bicara.
Perwakilan LBH MRI, Moko, menyatakan pihaknya sangat mendukung upaya polisi untuk memberikan efek jera.
Hanya saja, berkaca dari kasus ini, ia mendesak kepolisian dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sulsel untuk transparan mengenai rincian penindakan dan ke mana aliran dana denda tersebut disetorkan.
“Kami dukung ketegasan polisi, apalagi ratusan motor juga ditahan di Makassar baru-baru ini. Tapi masyarakat juga berhak tahu, uang denda Rp3 juta yang ditransfer lewat Briva itu masuknya ke kas negara yang mana? Kalau semuanya terbuka, warga awam pasti akan paham dan percaya,” tegas Moko kepada Pedomantimur.co.id, Sabtu (10/10/2026).
LBH MRI juga mengingatkan agar Polresta Gowa konsisten dan tidak tebang pilih dalam merilis kendaraan yang disita, guna menghindari kecurigaan adanya “permainan” di lapangan.
Menanggapi keluhan dan desakan tersebut, Kasat Lantas Polresta Gowa AKP Hasan Fadhlyh menegaskan bahwa aturan tetaplah aturan.
Pihaknya memastikan Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan balap liar akan terus berjalan lurus tanpa pandang bulu.
Polisi juga meminta kerja sama masyarakat untuk melaporkan aksi balapan liar demi keselamatan bersama di jalan raya. (*)
