PEDOMAN TIMUR, LUWU – Polemik terkait lahan dan aktivitas pertambangan emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, bakal bergulir ke Pemerintah Pusat.
Pihak ahli waris Abdul Salam Tandulangi menyatakan akan membawa sejumlah dokumen dan data yang berkaitan dengan persoalan lahan, aktivitas pertambangan, serta Kontrak Karya 1998 yang menjadi dasar kegiatan PT MDA di wilayah tersebut.
Salah satu ahli waris, Rahmat, mengatakan pihaknya telah mendapat undangan untuk melakukan pertemuan dengan Pemerintah Pusat di Jakarta. Pertemuan tersebut sebelumnya direncanakan berlangsung pada September 2026, namun dijadwalkan ulang menjadi awal Oktober 2026.
Menurut Rahmat, perubahan jadwal dilakukan karena agenda pertemuan sebelumnya bertepatan dengan kunjungan kerja Komisi D DPRD Sulawesi Selatan ke wilayah operasional MDA di Kecamatan Latimojong.
“Rencana pertemuan dengan Pemerintah Pusat awalnya dijadwalkan pada September. Namun karena ada kunjungan ke lokasi bersama DPRD Sulsel, maka pertemuan tersebut diundur dan direncanakan berlangsung pada awal Oktober 2026,” kata Rahmat dalam keterangan tertulisnya kepada Pedomantimur.co.id.
Dalam pertemuan tersebut, ahli waris berencana meminta penjelasan dan verifikasi pemerintah mengenai sejumlah persoalan yang selama ini mereka pertanyakan.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah dokumen Kontrak Karya 1998 PT Masmindo Dwi Area.
MDA sebelumnya menyatakan sebagai pemegang Kontrak Karya Generasi VII sejak 19 Januari 1998. Informasi perusahaan menyebut kontrak tersebut mengalami perubahan pada 14 Maret 2018 dengan wilayah kontrak seluas 14.390 hektare di Kecamatan Latimojong.
Perusahaan juga menyatakan Proyek Awak Mas telah memasuki tahap konstruksi.
Namun, menurut Rahmat, keberadaan Kontrak Karya tersebut belum menyelesaikan persoalan bidang tanah yang diklaim sebagai hak keluarga Abdul Salam Tandulangi.
Ahli waris meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai batas wilayah kontrak, dasar penguasaan lahan, riwayat tanah, proses pembebasan hak, pemberian ganti rugi, serta dokumen yang menjadi dasar perubahan dan pelaksanaan Kontrak Karya tersebut.
Sementara itu, MDA sebelumnya menyatakan wilayah kegiatan berada dalam wilayah Kontrak Karya yang diperoleh berdasarkan kontrak dengan pemerintah. Untuk bidang tanah yang diklaim masyarakat, perusahaan menyebut penyelesaiannya dilakukan melalui proses pembebasan hak dan pemberian ganti rugi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi D DPRD Sulsel pada Juni 2026, MDA juga menyatakan menghormati proses hukum dan ketentuan yang berlaku.
Rahmat mengatakan pihak ahli waris telah menyiapkan sejumlah dokumen, rekaman, serta data yang menurut mereka berkaitan dengan persoalan pengelolaan tambang MDA.
Materi tersebut, kata dia, akan diserahkan kepada Pemerintah Pusat agar diperiksa dan diverifikasi oleh lembaga yang memiliki kewenangan.
“Rekaman tersebut akan kami serahkan kepada Pemerintah Pusat untuk dikaji, diverifikasi, dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Selain rekaman, ahli waris juga mengaku membawa hasil pemeriksaan tim INAFIS serta data sementara terkait Kontrak Karya 1998.
Rahmat mengatakan pihaknya tidak ingin mengambil kesimpulan sendiri terhadap materi yang akan diserahkan tersebut.
“Kami tidak ingin menuduh tanpa bukti. Kalau memang ada pejabat yang membekingi, biarkan negara yang memeriksa. Kalau tidak ada, negara juga harus menjelaskan kepada kami bahwa tidak ada intervensi,” katanya.
Pihak ahli waris juga mempertanyakan keterlibatan Macmahon, perusahaan jasa pertambangan asal Australia, dalam proyek Awak Mas.
Informasi resmi Macmahon menyebut proyek Awak Mas merupakan proyek pertambangan terbuka dengan nilai kontrak sekitar A$463 juta dan durasi tujuh tahun, dengan PT Masmindo Dwi Area sebagai klien.
Rahmat mempertanyakan kegiatan perusahaan jasa pertambangan tersebut di tengah persoalan lahan yang menurut ahli waris belum memperoleh penyelesaian.
“MDA mampu bekerja sama dengan perusahaan asing, sementara penyelesaian dengan kami sebagai ahli waris seolah-olah diabaikan. Kami merasa kecewa. Kami ini warga Luwu dan yang kami perjuangkan adalah hak atas tanah yang kami klaim,” ujarnya.
Selain persoalan lahan dan Kontrak Karya, ahli waris juga berencana meminta penjelasan mengenai kontribusi kegiatan pertambangan terhadap negara, Pemerintah Kabupaten Luwu, serta masyarakat sekitar.
Mereka juga akan mempertanyakan ruang lingkup pekerjaan kontraktor, tenaga kerja, manfaat ekonomi, serta mekanisme pengawasan pemerintah terhadap kegiatan tersebut.
Dalam agenda yang sama, ahli waris berencana mempertanyakan penanganan perkara yang sebelumnya mereka laporkan ke Propam Mabes Polri.
Rahmat menyebut pihaknya akan meminta keterbukaan mengenai laporan terhadap 17 penyidik Mabes Polri yang menurut keterangannya pernah menangani perkara mereka dan perkara tersebut kemudian dihentikan.
“Kami akan meminta untuk membuka hasil laporan kami di Propam Mabes Polri terhadap 17 penyidik Mabes Polri yang menangani kasus kami dan di-SP3 tanpa tahu dasar pemberhentian kasus tersebut,” katanya.
Status laporan, jumlah pihak yang dilaporkan, serta dasar penghentian perkara tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi dari institusi yang berwenang.
Rahmat mengatakan pihak ahli waris berharap pertemuan dengan Pemerintah Pusat dapat menjadi ruang untuk menyampaikan dokumen sekaligus memperoleh penjelasan mengenai berbagai persoalan yang mereka sampaikan.
“Kami selaku ahli waris berharap dengan hadirnya negara bersama kami, maka PT Masmindo Dwi Area harusnya terbuka mengenai data Kontrak Karya 1998 dan kami juga membuka ruang untuk menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
Pertemuan tersebut direncanakan berlangsung pada awal Oktober 2026 di Jakarta.
Pihak ahli waris menyatakan siap menyerahkan dokumen dan data yang mereka miliki untuk diverifikasi oleh pemerintah.
Penyelesaian persoalan tersebut selanjutnya diharapkan dapat dilakukan berdasarkan dokumen, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada PT Masmindo Dwi Area, Pemerintah Kabupaten Luwu, Pemerintah Pusat, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini. Klarifikasi, koreksi, atau hak jawab akan dimuat secara proporsional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Tim)
