PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Atmosfer diskusi publik yang digelar Aliansi Mahasiswa Sinjai mendadak memanas. Mengangkat tajuk evaluasi “Dua Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran: Ke Mana Arah Kita?”, forum tersebut menjadi panggung bagi Presiden Mahasiswa UIN Alauddin Makassar (UINAM), Aqil Abdan Syakuran, untuk melayangkan tamparan keras tepat ke wajah Kementerian Agama (Kemenag).
Dengan nada bicara yang pedas dan menusuk, Aqil menelanjangi program Ekoteologi milik Kemenag yang dinilai mandul dan hanya kosmetik belaka.
Di saat hutan dan lahan (karhutla) hangus terbakar menjadi abu, lembaga keagamaan tersebut justru dituding bersembunyi di balik altar formalitas tanpa aksi nyata.
“Ketika kita berbicara tentang karhutla dan kerusakan lingkungan, di mana suara lembaga keagamaan, khususnya Kementerian Agama?” cecar Aqil dengan kalimat yang menghunjam, menuntut Kemenag keluar dari zona nyaman seremonial.
Bagi Aqil, karhutla bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan bukti nyata dari bobroknya tata kelola, lemahnya penegakan hukum, dan pengabaian hak konstitusional rakyat atas udara bersih.
Ia bahkan membedah Pasal 33 dan Pasal 28H UUD 1945 untuk memperlihatkan ironi terbesar negeri ini: negara sangat rakus menguras kekayaan alam, namun mendadak amnesia saat bumi menjerit meminta perlindungan.
Bukan sekadar menggertak, sang aktivis mahasiswa mengungkit kembali memori kelam karhutla 2015 yang membumihanguskan 2,6 juta hektare lahan sebagai pengingat agar pemerintah tidak menutup mata.
Ia mendesak adanya evaluasi total yang transparan dan berbasis data, bukan sekadar laporan di atas kertas.
“Lingkungan bukan sekadar objek pembangunan, melainkan bagian dari hak konstitusional rakyat yang wajib dilindungi!” pungkas Aqil, menutup orasinya dengan kalimat yang membakar semangat ruang diskusi sekaligus menyisakan tamparan pedas bagi para pemangku kebijakan.
Untuk diketahui, kebijakan Penguatan Ekoteologi merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama (Kemenag) periode 2025–2029 yang tertuang dalam KMA No. 244/2025.
Kebijakan ini digagas oleh Menteri Agama Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA untuk memadukan nilai keagamaan lintas iman dengan etika pelestarian lingkungan.
Melalui kebijakan ini, menjaga alam tidak lagi sekadar urusan sosial atau biologi, melainkan diangkat menjadi bagian penting dari ibadah, keimanan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.
Namun fakta bahwa langit di luar sana justru sedang berwarna merah pekat mempertegas jurang pemisah yang lebar antara retorika dan realita.
Di saat para birokrat Kementerian Agama masih sibuk berdiskusi di ruangan ber-AC, asyik merumuskan teks khutbah, dan mematangkan konsep seremonial penguatan Ekoteologi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus meluas membumihanguskan jutaan hektare paru-paru bumi.
Sementara Kemenag merasa sudah “bekerja nyata” hanya dengan mencetak buku pedoman administratif, mewajibkan ASN memilah sampah, dan membuat program kosmetik seperti menanam sebatang pohon saat pernikahan, realitas di lapangan justru berjalan berbalik arah.
Kemenag terjebak pada rutinitas menasihati umat di atas mimbar, tetapi absen total dalam kolaborasi lintas sektor yang taktis.
Ketika api menjerit di tengah hutan, institusi keagamaan ini seolah kehilangan taji, membiarkan fatwa-fatwa ekologisnya menguap bersama pekatnya asap yang merenggut hak warga untuk bernapas. (Tim Redaksi)
