PEDOMAN TIMUR, LUWU – Konflik lahan yang berkepanjangan antara masyarakat dengan perusahaan tambang emas PT Masmindo Dwi Area di Kabupaten Luwu kini memasuki babak baru.
Mewakili jeritan dan suara hati para warga serta ahli waris, DR. Rahmat selaku perwakilan dari keluarga Abdul Salam Abadi Tandulangi meminta aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bergerak cepat memberikan kepastian hukum di lapangan.
Secara tegas, Rahmat mendesak Kapolda Sulawesi Selatan, Kapolres Luwu, Bupati Luwu, hingga Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk tidak mengulur waktu dalam mengeksekusi hasil keputusan legislatif. Ia meminta hasil rekomendasi resmi dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI segera dijalankan secara nyata agar tidak menjadi sekadar catatan di atas kertas.
“Kami sangat berharap Kapolda Sulsel, Kapolres, Bupati Luwu, dan BPN segera membuka dan memeriksa ulang data Kontrak Karya tahun 1998 milik PT Masmindo. Berdasarkan pengakuan pihak perusahaan saat rapat di DPR, dokumen inilah kunci utamanya. Oleh karena itu, isi kontrak tersebut harus dicocokkan langsung dengan data pertanahan milik warga,” ujar Rahmat dalam keterangan persnya, di Luwu, Sabtu (17/10/2026).
Bagi pihak keluarga dan warga Rante Balla, keterbukaan dokumen Kontrak Karya 1998 merupakan hal yang mutlak. Transparansi ini diperlukan untuk menguji batas wilayah tambang, memeriksa riwayat dokumen penguasaan lahan, serta melihat kesesuaian status tanah adat yang diklaim masyarakat.
Rahmat mengingatkan bahwa adanya izin Kontrak Karya tidak otomatis mengartikan seluruh tanah di area tersebut sudah dibebaskan atau dibeli secara sah.
Lebih lanjut, Rahmat meminta semua instansi terkait membuktikan komitmen mereka lewat tindakan nyata, bukan hanya dengan pernyataan formal di media.
Sesuai dengan hasil kesimpulan rapat di DPR RI, langkah konkret yang mendesak untuk dieksekusi meliputi:
• Penghentian sementara operasional tambang pada bidang-bidang tanah yang masih bersengketa.
• Pendalaman dugaan tindak pidana oleh aparat kepolisian secara profesional dan objektif.
• Evaluasi berkala terhadap laporan-laporan polisi yang diajukan oleh warga.
• Fasilitasi mediasi yang adil serta pemberian perlindungan hukum bagi masyarakat kecil.
Warga dan ahli waris kini berharap penuh agar BPN segera melacak riwayat pendaftaran serta peta bidang tanah di objek sengketa, sementara Pemkab Luwu memimpin koordinasi di lapangan.
Perjanjian tertulis atau bukti kompensasi yang pernah ada pun wajib diperiksa ulang untuk memastikan keabsahan pihak yang menandatangani serta objek penyerahannya.
“Yang masyarakat butuhkan saat ini adalah keterbukaan, pemeriksaan yang jujur, dan eksekusi nyata dari rekomendasi Komisi III DPR RI. Jika semua pihak merasa punya dasar hukum yang kuat, mari kita uji bersama secara transparan. Tolong berikan masyarakat kepastian, jangan biarkan kami terus menunggu tanpa kejelasan,” pungkas Rahmat.
Redaksi berkomitmen memberikan ruang klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi secara proporsional kepada PT Masmindo Dwi Area, Kepolisian, Pemkab Luwu, BPN, serta pihak terkait lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (*)
