PEDOMAN TIMUR, GOWA, SULSEL –Markas Kepolisian Resor Kota (Polresta) Gowa Sulawesi Selatan mendadak memanas pada Jumat (23/10/2026).
Puluhan massa dari Mahasiswa Penggiat Konstitusi Hukum (MPKH) menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran, membongkar isu miring yang mengguncang institusi penegak hukum tersebut terkait dugaan skandal “uang tebusan” dalam kasus narkotika.
Dunia hukum di Gowa kini diuji. Di tengah instruksi tegas Kapolri Suyudi Arie Seto yang sedang gencar membersihkan wilayah Indonesia dari jerat narkoba dan judi online dalam program 100 hari kerjanya, Polresta Gowa justru dihantam isu tak sedap.
MPKH mengendus adanya aroma kongkalikong yang mencederai keadilan masyarakat.
Pemicu kemarahan mahasiswa bermula dari penangkapan lima orang terduga pelaku narkoba berinisial D, S, F, A, dan A.
Namun secara misterius, dua orang di antaranya, yaitu D dan S, dikabarkan sudah menghirup udara bebas.
Desas-desus yang beredar kencang menyebutkan bahwa kebebasan instan mereka diduga kuat terjadi setelah adanya setoran uang pelicin sebesar Rp30 juta.
Sementara itu, tiga rekan mereka yang lain masih mendekam di balik jeruji besi.
Suasana unjuk rasa berlangsung dramatis saat para mahasiswa menyuarakan orasi-orasi tajam.
Jenderal Lapangan MPKH, Nailul Anzari, dengan lantang menegaskan bahwa hukum tidak boleh tebang pilih dan tidak bisa diperjualbelikan.
“Kami mencium aroma ketidakadilan yang sangat menyengat di dalam dinding Polresta Gowa. Bagaimana bisa dari lima orang yang ditangkap, dua orang tiba-tiba bebas hanya karena isu uang 30 juta rupiah? Ini bukan sekadar dugaan biasa, ini adalah pukulan telak bagi wajah hukum kita! Jika institusi kepolisian membiarkan praktik seperti ini, maka jangan salahkan masyarakat jika tidak lagi percaya pada jargon transparansi mereka. Kami menuntut kebenaran dibongkar sampai ke akar-akarnya!” tegas Nailul Anzari di tengah kerumunan massa.
Melalui aksi pembongkaran dugaan penyimpangan ini, MPKH melayangkan sejumlah tuntutan keras. Poin Tuntutan Utama MPKH
1. Copot Jabatan Kasat Narkoba Polresta Gowa karena dinilai gagal menjaga integritas anggotanya.
2. Pemeriksaan Internal Total oleh pihak Propam terhadap seluruh Unit Narkoba mengenai prosedur pembebasan tahanan.
3. Sapu Bersih Aliran Dana untuk mengusut tuntas ke mana mengalirnya uang Rp30 juta yang diduga menjadi mahar kebebasan tersebut.
4. Transparansi Status Hukum kelima pelaku agar publik tahu alasan di balik perbedaan perlakuan hukum terhadap mereka.
5. Sanksi Pidana dan Etik yang tegas tanpa ampun bagi oknum polisi yang terbukti bermain mata dengan bandar atau kurir narkoba.
6. Jaminan Perlindungan Saksi bagi siapa saja yang berani bersuara membongkar skandal ini dari intimidasi.
Mahasiswa menegaskan bahwa gerakan ini adalah bentuk kasih sayang masyarakat agar kepolisian tetap berjalan di jalur yang lurus. Mereka meminta pimpinan tertinggi Polresta Gowa tidak menutup mata dan segera menguji kebenaran informasi ini secara hukum.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polresta Gowa masih memilih bungkam dan belum memberikan klarifikasi ataupun keterangan resmi terkait tuduhan serius yang dilayangkan oleh para mahasiswa. (Tim Redaksi)
