PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Jagat media sosial diramaikan oleh beredarnya potongan video yang dikaitkan dengan pemilik usaha skincare berinisial FF. Rekaman tersebut memuat ucapan bernada marah yang diduga menyinggung profesi wartawan dan advokat.
Menanggapi hal itu, Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Anti Korupsi (PUKAT) Sulawesi Selatan, Farid Mamma, S.H., M.H., meminta kepolisian menelusuri narasi yang beredar untuk memastikan konteks dan duduk perkara sebenarnya.
Dalam video tersebut, terdengar ucapan berbahasa daerah yang menyebut wartawan serta menyinggung anak dan keluarga.
“Biar nontonki sama anu’a tidak mallaka, Kau itu wartawan aseng, biar sama pengacaramu, mau tongko dikasih begitu juga anakmu, mauko dibilangin anakmu anak kodok,” demikian ucapan yang terdengar dalam rekaman tersebut.
Ucapan itu diduga berkaitan dengan komentar seorang pengguna TikTok saat siaran langsung yang menyinggung keberadaan wartawan dan pengacara di lokasi wawancara Amriana di sebuah warung makan di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar, Selasa malam, 13 Oktober 2026.
Namun, keaslian rekaman, konteks pernyataan, serta atribusi ucapan kepada FF masih memerlukan konfirmasi dari pihak terkait.
Farid menilai, ucapan dalam video tersebut perlu dicermati secara utuh. Menurutnya, persoalan pribadi semestinya tidak menjadi alasan untuk merendahkan profesi seseorang.
“Jangan karena benturan personal, institusi wartawan dan pengacara ikut disudutkan. Kritik individunya, bukan eksistensi profesinya. Sebab, kelantangan bersuara di ruang publik wajib diimbangi dengan kepatutan etika dan akuntabilitas hukum,” ujar Farid dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).
Advokat senior itu menjelaskan, kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak dan kebebasan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.
Ia juga mengingatkan bahwa profesi wartawan memiliki perlindungan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sementara itu, advokat menjalankan fungsi pemberian jasa hukum dan pembelaan terhadap hak masyarakat sesuai UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Menurut Farid, kritik terhadap seseorang seharusnya diarahkan pada tindakan atau persoalan yang dipermasalahkan, bukan digeneralisasi hingga merendahkan profesi yang bersangkutan.
“Jangan karena persoalan pribadi, profesi advokat ikut direndahkan. Kita perlu mengingat bahwa ketika seseorang atau keluarganya menghadapi perkara hukum, advokat hadir untuk memberikan pendampingan dan pembelaan sesuai ketentuan hukum,” katanya.
Ia menambahkan, advokat memiliki peran penting dalam memastikan hak seseorang memperoleh pendampingan hukum. Karena itu, perbedaan pendapat atau konflik personal sebaiknya diselesaikan secara proporsional tanpa merendahkan martabat profesi.
Farid juga mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru mengambil kesimpulan berdasarkan potongan video yang beredar di media sosial. Keutuhan rekaman dan keterangan pihak-pihak terkait, menurutnya, perlu diperiksa agar tidak menimbulkan penilaian keliru.
“PUKAT Sulsel akan mengawal persoalan ini ke kepolisian agar duduk perkaranya yang diduga menyinggung wartawan dan advokat menjadi terang. Kami mendorong agar narasi yang beredar diklarifikasi, konteksnya diperiksa, dan penanganannya didasarkan pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Farid Mamma.
Hingga berita ini disusun, keaslian dan konteks lengkap rekaman tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Konfirmasi dari FF juga diperlukan untuk memperoleh penjelasan dari pihak yang dikaitkan dengan video tersebut. (*)
