PEDOMAN TIMUR, BIMA – Aspal jalanan di Kabupaten Bima kini seolah berganti fungsi. Bukan lagi menjadi urat nadi kehidupan bagi ribuan warga yang mengais rezeki, melainkan menjelma menjadi panggung ego sebagian kelompok.
Setiap kali riak ketidakpuasan muncul, jalur utama langsung ditutup rapat. Di balik barikade batu dan kayu itu, ada tangis bayi yang tertahan di dalam ambulans, ada peluh petani yang menyaksikan hasil buminya membusuk, dan ada senyum anak sekolah yang meredup karena ruang kelas mereka mendadak tak terjangkau.
Melihat kenyataan pahit yang terus berulang ini, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Revolusi Hukum Sulawesi Selatan (DPD GRH Sulsel), M. Ishadul Islami Akbar, S.H., akhirnya angkat bicara dengan nada bergetar penuh kegeraman.
“Ini pola pikir yang harus diluruskan! Ada masalah sedikit, blokir jalan. Ada ketidakpuasan sedikit, blokir jalan. Ini bukan ciri masyarakat yang taat hukum! Hak orang lain untuk melintas dirampas begitu saja,” tegas Ishadul dengan raut wajah serius saat ditemui di Makassar, Rabu (28/10/2026).
Bagi Ishadul, jalan raya adalah ruang publik yang memuat jutaan harapan warga kecil. Ketika akses tersebut diputus sepihak, roda ekonomi masyarakat bawah seketika lumpuh.
Tindakan egois ini bukan sekadar bentuk protes, melainkan sebuah pelanggaran hukum nyata yang diatur dalam Pasal 192 KUHP dan Pasal 63 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Menyikapi jeritan hati warga yang terbungkam, GRH Sulsel melayangkan desakan yang sangat mendalam kepada Kapolres Bima:
• Hadirkan Keadilan Tanpa Menunggu Viral: Polisi diminta bertindak tegas dan terukur di lapangan, membela hak-hak warga yang terampas kebebasannya tanpa harus menunggu keluhan menjadi viral di media sosial.
• Sentuh Hati Masyarakat Lewat Edukasi: Kapolres Bima diharapkan turun langsung sebagai mediator, menyadarkan warga bahwa ada meja dialog dan jalur hukum yang jauh lebih terhormat ketimbang mengorbankan kepentingan sesama.
• Bangun Ruang Dengar yang Permanen: Menciptakan forum komunikasi berkala agar setiap bara konflik bisa dipadamkan lewat musyawarah, bukan dengan membakar ban di tengah jalan.
“Kami mendesak Kapolres Bima untuk tidak diam. Tunjukkan kehadiran negara! Jika ini terus dibiarkan, Bima akan dicap sebagai daerah yang tidak tertib hukum. Investasi akan lari, dan pembangunan akan mati,” pungkas Ishadul dengan nada penuh harap, mengetuk pintu hati para pengambil kebijakan demi masa depan Bima yang lebih damai. (Tim Redaksi)
