PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Nalar hukum publik kembali dihentak oleh kemelut prahara hukum peradilan terkait munculnya dua putusan praperadilan (Prapid) alias ganda pada obyek perkara yang sama di Sulawesi Selatan.
Salah satu warga Makassar, Ishak Hamzah mengaku, situasi ini menyisakan kekecewaan bagi dirinya yang mencari keadilan tentang kepastian hukum atas perkara yang dialaminya.
Bagaimana tidak, kata Ishak, institusi peradilan yang seharusnya menjadi benteng suci tempat rakyat berlindung, justru mempertontonkan anomali yang menyakitkan.
Dua putusan praperadilan (prapid) dilahirkan saling bertolak belakang dan saling telan untuk satu objek perkara yang sama
Akibatnya, kasus sengketa putusan praperadilan ganda tahun 2025 yang menimpa Ishak Hamzah, kini terus menggelinding panas bak bola liar di tengah keputusasaan masyarakat akan keadilan formal.
Menyaksikan ketidakadilan yang kasat mata ini, Ishak Hamzah bersama tim kuasa hukumnya kini menaruh kecurigaan besar adanya permainan kotor di belakang layar oleh tim Hakim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Makassar.
Bagi Ishak Hamzah dan aktivis hukum, Pengadilan Tinggi Makassar diduga kuat sengaja menutup mata, menyumbat telinga, dan mengabaikan jeritan laporannya terkait kekacauan dua putusan yang saling bertabrakan, yaitu Prapid 41 dan Prapid 29.
Langkah perlawanan ini dibongkar langsung oleh Sekjen DPP Lembaga Poros Rakyat Indonesia (LPRI), A. Agung Salim, S.H., C.L.A, didampingi Media Nasional Lintas Mata Nusantara (LMN) News Group usai melabrak ketidakpastian hukum yang dialaminya di hadapan Humas Pengadilan Tinggi Makassar, Y.M Ibrahim, S.H., M.H di Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Makassar, Kamis (05/11/2026).
A. Agung Salim mengungkapkan dengan nada geram, bukti nyata adanya dua putusan Prapid yang saling tabrak ini sudah terpampang benderang tanpa celah dalam laporan yang diajukan Ishak Hamzah ke Pengadilan Tinggi Makassar sejak Januari 2025 silam.
Namun, ironisnya, lembaran-lembaran pencarian keadilan itu seolah membeku tanpa tindakan konkret.
Proses pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Makassar kini dikhawatirkan bukan sekadar lamban, melainkan sebuah skenario terselubung yang sengaja dirancang untuk mengubur kesalahan hukum oknum hakim demi melahirkan rekomendasi kesimpulan sepihak.
Rekomendasi sepihak inilah yang ditengarai bakal menjadi peluru beracun untuk memengaruhi keputusan Mahkamah Agung (MA) RI di tingkat pusat nantinya.
Andis, sapaan akrab A. Agung, menilai tim pemeriksa telah kehilangan kepekaan nurani hukum.
Ia mengaku sudah menyerahkan ke Pengadilan Tinggi Makassar Kartu AS alias bukti rekaman dugaan percakapan pihak berperkara berinisial Haji SHR dengan RM menyuap oknum Hakim berinisial SBI sebesar Rp250 juta
Namun demikian Andis menilai meskipun bukti rekaman percakapan suap oknum Hakim tidak dimasukkan oleh Ishak Hamzah, semestinya Hakim Pemeriksa menggunakan mata hukumnya dengan sungguh-sungguh, secara jernih dan tegas mengambil tindakan atas dasar bukti otentik dokumen putusan prapid ganda yang sudah menjadi konsumsi publik itu.
“Tujuannya diduga demi memuluskan rekomendasi kesimpulan keliru yang sengaja dirancang untuk menyelamatkan Putusan 41. Rekomendasi cacat inilah yang dikhawatirkan akan dijadikan landasan formal untuk menyesatkan dan memengaruhi keputusan Mahkamah Agung nantinya,” tegas Andis dengan nada kritis yang menghantam.
Aktivis hukum ini menambahkan, lahirnya Putusan Prapid Nomor 41 adalah bentuk pembangkangan hukum yang luar biasa masif dan memalukan korps peradilan. Tindakan itu secara terang-terangan melumat habis berbagai benteng regulasi tertinggi di Indonesia.
“Perma Nomor 4 Tahun 2016 ini menegaskan dengan gamblang bahwa putusan praperadilan bersifat final dan tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun praperadilan ulang atas objek yang sama. Munculnya putusan baru di atas putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) adalah kecacatan formil yang sangat nyata dan memuakkan!” pungkas A. Agung Salim.
Tragedi Hukum Menimpa Ishak Hamzah
Tragedi kemanusiaan dan hukum ini bermula ketika Ishak Hamzah memenangkan gugatan mutlak atas status tersangkanya dalam kasus dugaan penyerobotan lahan (Pasal 167 KUHP) dan pemalsuan dokumen (Pasal 263 ayat 2 KUHP) melalui Putusan Praperadilan Nomor 29/Pid.Pra/2025/PN Mks.
Menurut Ishak Hamzah, saat itu, hakim dengan tegas menyatakan status tersangkanya gugur, tidak sah, dan cacat prosedur.
Namun, di tengah napas lega sang pencari keadilan, arah angin hukum mendadak berbalik secara kejam dan tidak masuk akal. Diduga Pada objek perkara dan Laporan Polisi (LP) yang sama di tahun 2025, oknum Hakim tanpa ampun menerbitkan Putusan Praperadilan Nomor 41/PN Mks.
“Aneh tapi nyata, putusan Prapid kedua nomor 41 yang diputuskan oleh Hakim Subai ini justru menghidupkan kembali status hukum yang telah dimatikan oleh Putusan Prapid Nomor 29,” ungkap Ishak Hamzah meluapkan kepedihan sekaligus kegeramannya atas kesewenang-wenangan ini.
Hingga saat ini, gelombang desakan dari publik dan para pemerhati hukum terus menghujani meja Ketua Pengadilan Tinggi Makassar.
Mereka menuntut keseriusan penuh, menuntut hati nurani yang bersih untuk mengusut tuntas manuver tim pemeriksa yang berpotensi merusak total tatanan hukum nasional.
Jika skandal pengaburan fakta prapid ganda ini terus dibentengi dan dilindungi, hal ini akan menjadi catatan paling kelam dalam sejarah peradilan Sulawesi Selatan, sebuah preseden busuk yang berpotensi meruntuhkan muruah Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir tempat rakyat kecil mengemis keadilan.
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Y.M. Muhammad Damis, menjelaskan bahwa kewenangan lembaganya terbatas pada proses pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Keputusan akhir mengenai tindak lanjut laporan tetap berada di tangan Bawas Mahkamah Agung.
“Pengadilan Tinggi memiliki keterbatasan, Pak. Kami tidak bisa mencampuri urusan putusan hakim. Kalau putusan dipersoalkan, koreksinya harus melalui upaya hukum. Sementara untuk pemeriksaan laporan, kewenangannya ada pada Bawas. Nantinya, Bawas yang akan menelaah hasil pemeriksaan dan menentukan tindak lanjutnya. Bapak-bapak juga bisa membayangkan, laporan yang harus ditangani berasal dari seluruh Indonesia,” jelas Muhammad Damis, Jumat (30/10/2026).
Ia menambahkan, pemeriksaan dilakukan melalui tahapan yang telah ditetapkan. Tim pemeriksa akan meminta keterangan dari pelapor, terlapor, saksi, serta ahli apabila diperlukan. Setelah seluruh keterangan dikumpulkan, tim akan menyusun kesimpulan dan rekomendasi.
“Standar pemeriksaan kami, apabila mendapat tugas dari Bawas, adalah memeriksa pihak-pihak terkait, baik pelapor, terlapor, saksi, maupun ahli jika diperlukan. Itu prosedur yang berlaku. Setelah pemeriksaan selesai, tim akan membuat kesimpulan dan menyusun rekomendasi. Namun, keputusan akhirnya tetap berada di tangan Bawas,” tambahnya.
Senada dengan itu, Humas Pengadilan Tinggi Makassar, Y.M. Ibrahim, S.H., M.H., menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dilaporkan. Hasil pemeriksaan hanya akan diteruskan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung untuk ditelaah dan ditentukan tindak lanjutnya.
“Kami tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Jika pemeriksaan dilakukan atas perintah Bawas, hasilnya akan kami kirim kembali ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Mereka yang akan menelaah dan menentukan langkah selanjutnya. Kami juga belum mengetahui bagaimana hasil akhirnya, sehingga tidak bisa (meraba-raba) mendahului atau memperkirakan keputusan yang akan diambil,” ujar Ibrahim.
Kini, sebuah pertanyaan besar bin menyengat menggelinding liar di benak publik: siapakah sebenarnya sosok kuat di kegelapan yang sedang melindungi oknum hakim dalam perkara ini? Apakah perlindungan haram itu datang dari tim Hakim Pemeriksa itu sendiri yang sengaja menutup mata demi mengaburkan fakta prapid ganda, ataukah ada keterlibatan dari Ketua Pengadilan Tinggi Makassar yang tega membiarkan bawahannya melahirkan rekomendasi keliru demi menyesatkan Mahkamah Agung nantinya?
Publik kini menolak lupa dan menolak diam. Kita tunggu saja kelanjutannya! (Tim LMN/Redaksi)
