PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR –Pencarian keadilan terkait polemik putusan praperadilan ganda terus bergulir. Ishak Hamzah, didampingi langsung oleh tim media Nasional Lintas Mata Nusantara (LMN) News, mendatangi Kantor Pengadilan Tinggi (PT) Makassar untuk menagih kejelasan perkembangan laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Hakim Subai S.H.
Kedatangan rombongan disambut dan diterima langsung oleh Humas Pengadilan Tinggi Makassar, Ibrahim, serta Panitera PT Makassar, Dahlan, di Kantor Pengadilan Tinggi Makassar jalan Urip Sumoharjo Makassar, Senin (26/10/2026).
Pertemuan ini bermaksud untuk menanyakan sejauh mana progres penanganan laporan administrasi etik atas terbitnya Putusan Praperadilan Nomor 41/Pid.Prap/PN.Mks yang dinilai menabrak Putusan Praperadilan Nomor 29/Pid.Pra/2025/PN yang sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
Pihak Ishak Hamzah mengungkapkan kekecewaan mendalam lantaran laporan pengaduan masyarakat (dumas) yang dilayangkan sejak April lalu hingga kini memasuki Oktober 2026 belum membuahkan kejelasan atau informasi lanjutan yang signifikan dari pihak PT Makassar.
Dalam audiensi tersebut, Humas PT Makassar, Ibrahim, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini belum mengetahui secara pasti apakah laporan dugaan pelanggaran tersebut sudah diputus atau belum oleh majelis pengawas.
Keterlambatan informasi dan kendala administratif ini terjadi lantaran unsur pimpinan tertinggi institusi tersebut sedang tidak berada di tempat.
“Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar saat ini sedang mengambil hak cuti dan juga menjalani ibadah umroh,” ujar Ibrahim.
Mengingat pimpinan sedang berada di luar tempat, Ibrahim meminta Ishak Hamzah beserta tim media untuk datang kembali di lain hari.
Kendati demikian, guna memastikan keterbukaan informasi, Ibrahim menyarankan pihak pelapor untuk terus menjalin komunikasi aktif dengan Panitera guna memantau perkembangan (progres) laporan secara berkala.
“Nanti silahkan koordinasi ke panitera (Dahlan) terkait progresnya,” kata Humas Ibrahim.
Soroti Surat Panggilan Polrestabes Makassar yang Tabrak Keputusan SP3
Selain menagih kepastian etik hakim, Ishak Hamzah juga membeberkan kejanggalan baru terkait tindakan penyidik Polrestabes Makassar.
Ia mengungkapkan telah menerima surat panggilan dari pihak kepolisian untuk diperiksa sebagai saksi.
Anehnya, surat panggilan tersebut masih menggunakan basis Nomor Perkara 41, padahal perkara tersebut secara hukum seharusnya sudah dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) setelah merujuk pada kemenangan Ishak di putusan praperadilan nomor 29 terdahulu.
Tindakan kepolisian yang terkesan memaksakan perkara yang sudah gugur atau mati ini dinilai kian memperpanjang kesewenang-wenangan dan merusak ketetapan hukum
Dalam kasus Ishak Hamzah:
• Putusan Prapid No. 29/Pid.Pra/2025/PN Mks: Mengabulkan permohonan pemohon (Ishak Hamzah), menyatakan penetapan tersangka oleh Polrestabes Makassar tidak sah dan batal demi hukum.
• Putusan Prapid No.41/Pid.Prap/PN.Mks, menimbulkan polemik karena kembali menguji atau memunculkan ketidakkonsistenan terhadap status hukum yang sebelumnya sudah diputus, sehingga memicu laporan dugaan pelanggaran etik terhadap hakim yang menangani perkara tersebut (Hakim Subai) ke Pengadilan Tinggi Makassar.
Tindakan kepolisian yang terkesan mengabaikan status SP3 ini dinilai kian memperpanjang kesewenang-wenangan hukum dan ketidakpastian hukum bagi dirinya.
Diminta Setor Bukti Rekaman Dugaan Suap
Di sela-sela pertemuan, isu perkara ini berpotensi melebar ke ranah tindak pidana korupsi. Ibrahim selaku perwakilan Humas meminta secara terbuka kepada Ishak Hamzah untuk menyetorkan bukti-bukti penguat berupa rekaman suara beserta transkripnya yang berkaitan langsung dengan dugaan aliran suap yang diterima oleh Hakim Subai.
Permintaan bukti rekaman ini dinilai krusial. Jika terbukti secara sah terdapat aliran dana atau pemufakatan jahat di balik terbitnya putusan praperadilan ganda yang kontroversial tersebut, maka penanganan perkara Hakim Subai tidak lagi sekadar pelanggaran etik profesi di bawah Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) melainkan dapat diseret ke jalur pidana khusus (tipikor).
Dihadapan Humas dan Panitera, Ishak Hamzah mengungkapkan telah mengantongi bukti pamungkas berupa rekaman suara dan video yang diduga untuk mempengaruhi Putusan Praperadilan Nomor 41/Pid.Prap/PN.Mks, agar membatalkan SP3 dan Putusan Prapid 29 yang telah sah.
Bukti penting ini menjadi senjata kuat bagi Ishak Hamzah sebagai bukti autentik mengarah pada praktik suap ratusan juta dan pemufakatan jahat yang melibatkan Hakim Subai
“Bahwa saya memiliki bukti baru berupa rekaman suara H. Sahar yang memerintahkan cara melawan Putusan Prapid 29 dan memerintahkan penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,- terkait perkara Prapid 41,” ungkap Ishak dalam laporannya ke Propam Polda Sulsel.
Jika sebelumnya Hakim Subai hanya terancam sanksi pemecatan atau teguran kode etik, keberadaan rekaman suap ini bisa menyeret sang hakim dan pihak terlibat langsung ke dalam sel tahanan kasus korupsi.
Pihak Ishak Hamzah bersama Penasihat Hukumnya kini tengah mempertimbangkan langkah strategis berikutnya untuk menyerahkan bukti rekaman tersebut demi terbukanya tabir keadilan di Pengadilan Negeri Makassar. (LMN/Red)
