PEDOMAN TIMUR, MAKASSAR – Sorotan terhadap kinerja buruk pascapelantikan massal 314 kepala sekolah di Kota Makassar pada 23 Juni 2026 lalu kini benar-benar menjadi buah bibir publik.
Hampir empat bulan resmi menjabat sebagai kepala sekolah definitif, performa dua pimpinan sekolah dasar di wilayah Karebosi justru panen kritik tajam karena dinilai tidak bergairah dalam membenahi sekolahnya sendiri.
Perilaku yang ditunjukkan oleh seorang pimpinan sekolah tersebut menggambarkan sikap kerja yang lamban, malas, tidak punya inisiatif, dan tidak bertanggung jawab atau tidak bersemangat dalam mengemban jabatan baru alias ‘Loyo’ dalam menjalankan tugas operasional sekolah dipimpinnya.
Dua sekolah yang mendadak jadi sorotan negatif tersebut adalah SDN Labuang Baji 1 dan SDN Baraya II. Publik dibuat heran karena urusan paling mendasar seperti memperbarui profil dan mengganti papan nama pejabat lama saja terkesan diabaikan oleh sang nakhoda baru, Rusli, S.Pd. dan Umar, S.Pd.
Kelambanan ini memicu kritik pedas dari pemerhati pendidikan yang menganggap kedua kepsek baru ini terlalu abai bahkan untuk urusan identitas fisik sekolah mereka.
Kondisi di lapangan kian memanas saat masalah administrasi ikut terendus. Ketika kepala sekolah lain di lingkungan yang sama sudah tancap gas bergerak cepat, pekerjaan administrasi yang disokong anggaran vital Dana BOS di kedua sekolah ini justru berjalan sangat lambat dan jauh dari kata optimal.
Saat jurnalis mencoba mengonfirmasi kelalaian beruntun ini, publik lagi-lagi disuguhi alasan klasik yang terkesan menghindar.
Bukannya menghadapi media secara terbuka, kedua kepala sekolah ini malah kompak tidak berada di tempat. Salah satu kepsek mendadak berdalih sedang sakit, sementara kepsek yang satunya lagi kedapatan sudah buru-buru pulang meninggalkan area sekolah saat hendak ditemui.
Hingga Senin (26/10/2026), belum ada penjelasan resmi dari pihak sekolah, dan Kepala Bidang Pendidikan SD Makassar, Kurniati, S.Stp., juga belum memberikan keterangan.
Akibat rekam jejak kinerja yang dinilai loyo dan tidak amanah ini, sejumlah pemerhati pendidikan mendesak Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk segera melakukan evaluasi total dan menjatuhkan sanksi tegas kepada kedua kepala sekolah tersebut. (Tim Redaksi)
