PEDOMAN TIMUR, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan sela perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Senin, 28 September 2026.
Perkara tersebut teregistrasi dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan diajukan oleh sejumlah pemohon, termasuk Denny Indrayana.
MK telah menggelar pemeriksaan pendahuluan pada 21 September 2026 dan pemeriksaan persidangan pada 23 September 2026.
Putusan sela menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah perkara tersebut akan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
Berdasarkan jadwal persidangan yang diberitakan setelah agenda pemeriksaan, apabila perkara dilanjutkan, pembuktian dijadwalkan berlangsung pada 29 September hingga 1 Oktober 2026.
Dalam perkara ini, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan minimal bagi Gibran sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Para pemohon mendalilkan bahwa syarat pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden.
Mereka juga mempertanyakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran serta dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut.
Persoalan lain yang muncul dalam persidangan berkaitan dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023.
Para pemohon mempersoalkan ketentuan mengenai dokumen persyaratan pendidikan bagi calon yang menempuh pendidikan di luar negeri dan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.
Dari pihak KPU, persoalan tersebut dibantah. Dalam sidang 23 September 2026, KPU menyatakan perkara yang diajukan para pemohon pada dasarnya berkaitan dengan sengketa proses pemilu, sehingga menurut KPU bukan merupakan kewenangan MK dalam perkara PHPU.
KPU juga menyampaikan argumentasi terkait tenggat pengajuan PHPU. Perkara tersebut diajukan hampir dua tahun setelah penetapan hasil Pilpres 2024, sedangkan para pemohon meminta agar MK tetap memeriksa substansi persoalan dengan alasan keadilan substantif.
Sementara itu, para pemohon meminta MK menyatakan pemenuhan syarat pendidikan dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi sejak pendaftaran dan penetapan pasangan calon.
Mereka juga meminta sejumlah konsekuensi hukum terhadap penetapan Gibran sebagai cawapres dan pelantikannya sebagai wakil presiden.
Hingga tahap ini, MK belum memutus substansi mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat pendidikan Gibran. Putusan sela pada 28 September 2026 akan menjadi tahapan berikutnya dalam menentukan keberlanjutan pemeriksaan perkara.
Jika perkara dilanjutkan, tahap pembuktian dijadwalkan berlangsung hingga awal Oktober. Selanjutnya, MK menjadwalkan Rapat Permusyawaratan Hakim pada 2–5 Oktober 2026 sebelum pembacaan putusan akhir yang dijadwalkan pada 5 atau 6 Oktober 2026. (*)
