PEDOMAN TIMUR, JAKARTA – Kelompok aktivis Poros 98 secara tegas mendesak pemerintah untuk segera membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) serta menghentikan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Umum Poros 98, Bilung Silaen, menilai kedua program prioritas tersebut bukan dirancang untuk kepentingan rakyat, melainkan hanya menjadi produk bentukan oligarki untuk menyedot anggaran negara.
Menurut Bilung, sistem hulu negara saat ini sudah mengalami kerusakan parah karena partai politik telah dikuasai penuh oleh kepentingan modal.
“Ini negara sudah rusak dari hulunya. Partai politik sudah bukan lagi alat perjuangan rakyat, tapi sudah jadi perusahaan milik oligarki. Ketua umum partai disandera pemodal. Kebijakan partai ditentukan oligarki,” ujar Bilung Silaen dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Tiga Alasan Penolakan Makan Bergizi Gratis (MBG)
Poros 98 menyoroti tiga kelemahan mendasar dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang dikelola oleh BGN:
• Ekosistem Belum Siap: “Rantai pasok bahan pangan tidak disiapkan. Petani lokal tidak dilibatkan. Yang ada hanya impor dan penunjukan vendor oligarki,” tegas Bilung.
• Standar Gizi Tidak Jelas: Menu makanan dinilai dibuat asal-asalan tanpa melibatkan ahli gizi secara serius. “Menu asal-asalan, yang penting kenyang, bukan bergizi. Anak-anak kita diberi makan asal jadi,” tambahnya.
• Risiko Korupsi: Anggaran program yang mencapai triliunan rupiah dianggap tidak transparan. “Itu bukan program gizi, itu program bagi-bagi uang negara untuk oligarki. Dipaksakan jalan padahal dapurnya saja belum ada.”
Kritik Keras Koperasi Merah Putih
Tak hanya BGN, Bilung Silaen juga membedah tata kelola Koperasi Merah Putih yang ditudingnya sebagai koperasi “jadi-jadian” karena dipaksakan secara top-down ke tingkat desa tanpa kesiapan konsep bisnis.
“Koperasi Merah Putih itu koperasi jadi-jadian. Koperasi yang lahir bukan dari kesadaran anggota, tapi dari perintah kekuasaan. Itu bukan koperasi, itu korporasi oligarki yang pakai baju koperasi,” ungkap Bilung.
Ia menambahkan bahwa pembentukan yang terburu-buru ini membuat program berisiko mangkrak di lapangan. “Dibentuk buru-buru, diresmikan buru-buru, tapi tidak ada yang tahu koperasi ini mau jual apa, kelola apa, untungnya dari mana. Akhirnya mangkrak dan jadi beban desa.”
Solusi Revolusi Budaya
Di akhir pernyataannya, Bilung menegaskan bahwa pergantian figur pemimpin atau partai politik saja tidak akan cukup selama sistemnya masih dikunci oleh oligarki. Sebagai solusi total, Poros 98 menyerukan gerakan Revolusi Budaya.
“Satu-satunya jalan adalah Revolusi Budaya. Revolusi untuk menghancurkan budaya transaksional, budaya pragmatis, budaya menjilat oligarki. Revolusi budaya adalah mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat,” pungkas Bilung. (Tim)
